Dijadwalkan akan Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Kantor KPU Jayapura Malah Digeruduk Massa
Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.
Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan hasil rekapitulasi suara tidak digelar.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta Timur dibandingkan dengan Pemilu 2019? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar. Tedi mengungkap pada Pemilu 2019, KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, dua kali mendapatkan teguran dari KPU RI. Namun, hal itu berbeda dengan pelaksanaan pada Pemilu 2024.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
Dijadwalkan akan Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Kantor KPU Jayapura Malah Digeruduk Massa
Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
Mereka berorasi. Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain. Mereka menyebut kecurangan itu tidak hanya terjadi untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten Jayapura, caleg DPRD Papua, hingga caleg DPR RI.
- Hasil Sementara Pilkada Siak, Suara Petahana dan Mantan Staf Menteri Terpaut Tipis
- Laksanakan Putusan MK, KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Suara Ulang di 233 TPS
- Dugaan Penggelembungan Suara Golkar di Dapil Jatim VI, Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Rekapitulasi
- KPU Kota Jayapura Gelar 2 PSU dan 1 PSL di Wilayah Distrik Heram
Salah satu orator, Averlei Taime, dalam orasinya mengatakan negara sudah membiayai seluruh tahapan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPD, hingga KPU. Jadwalnya pun sudah diatur.
Tak hanya jadwal, honorer, fungsi dan tugas, untuk penyelenggara Pemilu, sebagaimana Pemilu serentak 2024 pun juga sudah atur.
"Apalagi yang kurang untuk penyelenggara, negara sudah membiayai semua tahapan, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPD, hingga KPU, tapi kenapa masih merasa kurang, hingga memakai cara-cara yang curang untuk memenangkan caleg-caleg tertentu," ucap Averlei Taime.
Kedatangan massa ini bersamaan dengan jadwal KPU Kabupaten Jayapura menggelar penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Jayapura. Tetapi hingga aksi berlangsung proses penetapan hasil rekapitulasi suara bellum juga dimulai.
Untuk diketahui, jumlah kursi ditingkat DPRD Kabupaten Jayapura sebanyak 30 kursi.