DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024
Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim. (Foto: Suasana pemungutan suara/Pemkot Bandung)
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024
DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu.
Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Tidak hanya petugas KPPS, pendampingan ini juga diberikan untuk petugas pengamanan dari TNI, Polri dan Linmas. Tujuannya, mengantisipasi potensi kelelahan selama bertugas.
Polda Jatim juga memiliki aplikasi Pengamanan Kesehatan Pemilu Jawa Timur yang memiliki fitur ‘panic button’ jika terjadi kedaruratan medis.
- Djarot PDIP: Terima Kasih PKS, Golkar, PAN, NasDem dan PKB Bersedia Dukung Pramono Anung
- DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
- Menkes: Polda Jateng Gelar Perkara Kasus Perundungan pada PPDS Undip Besok
- DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
“Ini langkah antisipasi yang sangat baik sekali, karena meskipun KPU sudah berusaha melakukan screening kesehatan semaksimal mungkin, namun faktanya masih banyak petugas KPPS yang sakit maupun meninggal karena tugas mereka sangat berat."
"Karenanya langkah yang dilakukan oleh Biddokkes Polda Jatim ini sangat baik, dan sudah selayaknya diterapkan oleh polda-polda lain di tanah air,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, Jumat (16/2).
Lebih lanjut, Sahroni juga ingin setiap Kapolda memantau langsung persiapan tenaga medis di wilayahnya masing-masing.
Sebab, Sahroni khawatir terdapat beberapa permasalahan kesehatan di lapangan yang luput dari pandangan petugas.“Kapolda di setiap daerah wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan jajaran di tingkat Polres hingga Polsek, responsif terhadap situasi di lapangan."
"Call center kepolisian juga harus dipastikan nyala 24 jam. Informasikan kepada para petugas bahwa mereka bisa hubungi polisi ketika terjadi kedaruratan medis."
"Pokoknya, Polri harus lakukan segala cara untuk bantu jamin kesehatan dan keselamatan para petugas,” tambah Sahroni.
Terakhir, menurut Sahroni, tidak ada kontestasi elektoral yang sebanding dengan ratusan nyawa manusia. Oleh karenanya, Sahroni sangat waspada dan meminta kepolisian selaku mitra kerjanya, untuk berperan maksimal.
“Tidak ada kontestasi yang sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Karenanya, saya minta Polri ambil peran semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik,” demikian Sahroni.