DPR Optimis Polisi Jaga Kondusifitas Keamanan Selama Pilkada
Mabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya.
Mabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (10/9).
Trunoyudo mengatakan, terkait patroli siber, Polri akan menerapkan sistem pemantauan digital, analisis data, serta penggunaan aplikasi mobile. Hal tersebut memungkinkan Polri untuk merespons situasi di lapangan dengan cepat dan efektif. Langkah dilakukan oleh Polri demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama Pilkada.
-
Kenapa DPR puji pengamanan Pemilu 2024? 'Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
“Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,” ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Terlebih menurut Sahroni, saat ini sudah banyak pihak yang dapat memanipulasi fakta melalui media sosial. Dirinya tidak ingin, pembiaran yang berlebihan berujung pada penyesatan informasi.
“Tapi bukan berarti Polri harus jadi reaktif berlebih, tidak usah. Biarkan proses dialektika terjadi di medsos. Tapi jika ada yang kebablasan dan memenuhi unsur-unsur pidana, ya harus ditangani bahkan diproses. Biar orang tidak seenaknya memfitnah atau menyebar hoaks. Karena kita ingin proses Pilkada ini diwarnai dengan tarung ide dan gagasan. Jangan sampai ada yang menyetir ke arah lain,” tambah Sahroni.
Terakhir Sahroni pun juga berharap pihak kepolisian bersikap bijak dalam menangani aduan-aduan yang muncul selama Pilkada.
“Ya tapi pasti ada juga aduan yang bersifat politis. Misal pihak A merasa pihak B kebablasan atau hal-hal lainnya. Nah polisi harus cermat dalam menangani yang seperti itu,” tutup Sahroni.
