DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Siaga Virus Corona
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay memandang, Pemerintah perlu menetapkan status siaga dan waspada COVID-19. Penyebaran COVID-19 menimbulkan keresahan, tidak saja di Indonesia, tapi juga masyarakat internasional.
27 Orang dinyatakan positif virus corona atau COVID-19. Pemerintah diminta tetapkan status siaga dan waspada penyebaran virus corona tersebut.
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay memandang, Pemerintah perlu menetapkan status siaga dan waspada COVID-19. Penyebaran COVID-19 menimbulkan keresahan, tidak saja di Indonesia, tapi juga masyarakat internasional.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,†urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
"Sejak awal virus ini merebak, sudah sepatutnya pemerintah kita menerapkan status siaga dan waspada," ujar Saleh, saat dihubungi, Selasa (10/3).
Menurut dia, hingga kini vaksin COVID-19 belum ditemukan. Berdasarkan fakta ini, wajar bila Indonesia siaga dan waspada.
"Virus ini telah membawa keresahan di banyak negara. Selain itu, vaksin dan obat untuk mengatasinya belum ditemukan. Tentu sangat wajar jika semua elemen masyarakat disiagakan dan ditingkatkan kewaspadaannya," ujarnya.
Wakil Ketua fraksi PAN ini pun menyoroti sarana pendukung dalam penanganan COVID-19. Salah satunya ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis.
"Pemerintah semestinya sudah mempersiapkan perlengkapan penting seperti APD. Apalagi, sudah jelas ada 19 orang yang positif terjangkit virus Corona. Alat pelindung diri (APD) itu harus diperlukan agar mereka yang mengurus pasien dalam pengawasan tetap aman," tegas dia.
Terkait hal tersebut, dia mengomentari kejadian di Garut, Jawa Barat. Sebelumnya diberitakan, imbas dari habisnya APD, petugas di Garut menggunakan jas hujan ketika mengantar Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
"Kan pemerintah menyebut bahwa penanganan terhadap pasien dan suspek dilakukan berdasarkan standar WHO. Kalau tidak ada APD seperti ini, apakah itu masih sesuai standar WHO?" ungkap dia.
Dalam konteks itu, lanjut Saleh, pemerintah diminta untuk menyiapkan kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan dalam menangani masalah virus corona. Alat-alat itu mestinya sudah ada di seluruh Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk. Dengan begitu, tidak perlu lagi merujuk ke rumah sakit lainnya.
Saleh menambahkan, imbauan bahwa hanya orang sakit saja yang mengenakan masker sudah kurang relevan. Orang sehat, kata Saleh, juga membutuhkan masker. Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk mengatasi kelangkaannya dari pasaran.
"Sebab, orang sehat pun tetap membutuhkan masker. Terutama saat mereka mendatangi kerumunan dimana banyak orang yang tidak diketahui riwayatnya apakah pernah kontak dengan orang yang terjangkit atau tidak," terang dia.
"Lagian, pemerintah kan tidak bisa melarang siapa pun pakai masker. Termasuk orang sehat. Sebab, tidak aturan yang melarang hal tersebut," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati mengatakan, sejauh ini, Indonesia sesungguhnya sudah ada dalam situasi siaga COVID-19.
"Setahu saya, saat ini sudah dalam siaga darurat COVID-19. Tapi tidak ada siaga 1, 2 dan seterusnya. Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan 5 protokol untuk penanganan COVID-19. Ikuti saja protokol tersebut," kata dia.
Terkait adanya kabar petugas yang menggunakan jas hujan karena ketiadaan APD, politikus PKS ini mengaku harus memastikan kebenarannya sebelum berkomentar.
"Kalau benar terjadi, Kemenkes harus segera mengatasi masalah ketersediaan APD di semua Faskes (Fasilitas Kesehatan)," tandasnya.
(mdk/rnd)