DPR diminta tolak Sutiyoso jadi kepala BIN

Sebagai ketua umum partai, kebijakan Bang Yos sebagai kepala BIN nanti dikhawatirkan bersifat politis.

Presiden Joko Widodo telah mencalonkan Letjen (Purn) Sutiyoso menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam waktu dekat, pria yang akrab disapa Bang Yos itu akan menjalani uji kelayakan di DPR.

Namun pencalonan Sutiyoso menuai polemik di kalangan publik. Ada yang setuju tapi ada pula yang menolak.

Aliansi Mahasiswa Rawamangun (Alarm) bahkan meminta DPR membatalkan pencalonan Sutiyoso tersebut. Mereka menolak Bang Yos karena ketua umum partai yang kebijakannya nanti sebagai kepala BIN dikhawatirkan bersifat politis.

"DPR harus batalkan pencalonan Sutiyoso sebagai kepala BIN karena dia berasal dari ketua umum partai, sehingga netralitasnya dalam pengambilan keputusan masih dipertanyakan," kata Ketua Presidium Alarm, Fajar Ardy Hidayatullah dalam siaran pers, Selasa (23/6).

Selain itu, Sutiyoso, dinilainya, mempunyai kaitan masa lalu terkait dugaan pelanggaran HAM.

"DPR wajib menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN, karena dia masih memiliki catatan dugaan keterlibatan pelanggaran HAM pada peristiwa 'Kudatuli' 1996," katanya.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya tidak melupakan sejarah, seperti 'Jas Merah' yang dulu didengungkan Bung Karno.

"Masih jelas terngiang kerusuhan dan kerusakan besar di Jalan Diponegoro yang diawali dengan proses penyerbuan DPP PDI. Terngiang di telinga kami jenderal," katanya.

Dia meminta DPR obyektif dalam melakukan tes kelayakan dan kepatutan terhadap Bang Yos. Sebab, jabatan kepala BIN sangat strategis dan penting untuk menentukan masa depan bangsa.