DPR Dukung Kejagung Tuntaskan Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.
Mulai dari mantan Menkominfo Rudiantara, sampai tiga petinggi TNI untuk mencari pelaku korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp500 miliar tersebut.
-
Siapa yang terlibat dalam proyek peluncuran satelit berbahan kayu ini? Proyek ini dilakukan oleh dua badan antariksa, yaitu NASA dari Amerika Serikat dan JAXA dari Jepang.
-
Apa yang dimaksud dengan Satelit? Satelit merupakan objek buatan manusia yang mengorbit bumi atau planet lain dalam tata surya. Satelit dirancang dan diluncurkan ke ruang angkasa untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari komunikasi, observasi bumi, navigasi, riset ilmiah, hingga keperluan militer.
-
Kapan Keraton Surakarta dibangun? Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur karena adanya peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1743.
-
Kapan Keraton Surosowan dibangun? Keraton ini pertama kali dibangun sekitar tahun 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, pendiri dari Kesultanan Banten.
-
Kapan Menara Syahbandar dibangun? Mengutip Kemdikbud.go.id, menara yang dibangun pada pertengahan abad ke-18 itu dibangun di tepi Kali Semarang.
-
Kapan satelit berbahan kayu ini direncanakan akan diluncurkan? Tahun 2024 akan menjadi tahun pertama satelit dengan bahan kayu diluncurkan ke luar angkasa. Proyek ini dilakukan oleh dua badan antariksa, yaitu NASA dari Amerika Serikat dan JAXA dari Jepang.
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mendukung penuh langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap skandal korupsi yang merugikan negara. Terlebih, kasus tersebut melibatkan pejabat tinggi negeri.
"Kita dorong dan dukung penuh kejaksaan agung menjalankan tugas konstitusionalnya memerangi korupsi menyelamatkan uang negara. Tuntaskan," jelas Hinca saat dihubungi merdeka.com, Senin (14/2).
Dalam kasus Satelit Kemenhan tersebut, Kejagung memeriksa tiga purnawirawan TNI. Di antaranya, Laksamana Madya TNI (Purn) AP selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Laksamana Muda TNI (Purn) L selaku Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan Laksamana Pertama TNI (Purn) L selaku Mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
Pada Jumat 12 Februari lalu, Kejagung juga telah memeriksa mantan Menkominfo Rudiantara. Rudiantara diperiksa karena sebagai pemegang hak pengelolaan filling (HPF) slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT).
Kejagung Perlu Transparan
Sementara itu, Wakil ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mendukung langkah Kejagung menuntas kan kasus-kasus korupsi kakap. Misalnya saja, Jiwasraya, Asabri hingga Satkomham.
Namun Desmond mengingatkan, tentang pengembalian uang negara yang juga menjadi konsen Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi kakap.
“Kejagung transparan dalam hal tuntutan, penyitaan, penjualan aset hasil korupsi. Berapa yang dirugikan, berapa yang dikembalikan, agar rakyat tahu,” tegas Desmond.
Dia juga menyayangkan, seharusnya kasus kakap yang tengah diungkap Kejagung menjadi domain KPK.
Apalagi kasus korupsi kakap di Jiwasraya, Kejagung ini merupakan kasus lama. Kemudian akhirnya diungkap oleh Kejagung di bawah komando ST Burhanuddin.
“KPK dimana selama ini? Harusnya perkara ini sebelum meledak jadi wilayah Kejagung, harusnya KPK peka. Kalau kita melihat perkara ini masuk ke Kejagung, artinya KPK kita lemah,” kata Desmond.
(mdk/rnd)