Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

DPR Dukung Tuntutan Mati 49 Terdakwa Kasus Narkoba di Sumut

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menuntut pidana mati untuk 49 terdakwa kasus narkoba sejak Januari hingga Juli 2024.

dpr
DPR Dukung Tuntutan Mati 49 Terdakwa Kasus Narkoba di Sumut
DPR Dukung Tuntutan Mati 49 Terdakwa Kasus Narkoba di Sumut (©merdeka.com)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menuntut pidana mati untuk 49 terdakwa kasus narkoba sejak Januari hingga Juli 2024.

Rekomendasi Beritauntuk kamu
DPR Dukung Tuntutan Mati 49 Terdakwa Kasus Narkoba di Sumut
Pemandangan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). DPR RI menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan, waterproofing, dan sejumlah komponen terkait dome Gedung Kura-Kura. (Liputan6.com/Angga Yuniar) © 2023 fimela

DPR Dukung Tuntutan Mati 49 Terdakwa Kasus Narkoba di Sumut

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menuntut pidana mati untuk 49 terdakwa kasus narkoba sejak Januari hingga Juli 2024. Jumlah ini menjadi tertinggi di Indonesia.


Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, tuntutan pidana mati tersebut dilakukan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, bahwa kejahatan narkotika termasuk jenis kejahatan yang luar biasa.

Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, hukuman itu dinilai tepat mengingat para bandar dan pengedar merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut.


“Bagus, Kejati Sumut sudah melakukan hal yang tepat. Negara memang harus bikin takut para bandar. Ini juga jadi peringatan keras, khususnya bagi bandar dan pengedar di luar sana bahwa negara serius dalam memerangi, memutus, dan menyelamatkan rakyatnya dari keterpaparan narkoba. Karena bagi bandar dan pengedar, untuk level tertentu, memang pantas mendapat tuntutan hukuman mati."

"Apalagi, Sumut ini telah masuk kategori daerah paling rawan narkoba di antara provinsi-provinsi lainnya. Pada akhir tahun 2023 lalu saja, dari informasi BNNP Sumut, ada lebih dari 1 juta penyalahguna di sana. Ya itu karena ulah-ulah mereka ini, bandar dan pengedar. Jadi cocok kalau hukumannya maksimal,” ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (22/7).

DPR Dukung Tuntutan Mati 49 Terdakwa Kasus Narkoba di Sumut

Lebih lanjut, Sahroni menilai tuntutan tersebut sebanding dengan kejahatan berat yang para tersangka telah lakukan. Terlebih, narkoba terbukti membahayakan kesehatan dan nyawa.

“Malah yang mereka lakukan juga jauh lebih mengerikan kok, kejahatan berat dan luar biasa. Ntah berapa banyak nyawa yang telah mereka renggut dari penjualan barang haram tersebut. Keuntungannya? Buat mereka foya-foya, mana peduli sama nyawa penggunanya. Dan kalau dilihat dari data BNN saja, sepanjang 2022-2023, ada 4,8 juta masyarakat menjadi penyalahguna narkoba, tinggi sekali. Jadi memang sudah seberbahaya itu situasinya. Harus ditindak tegas para bandar dan pengedar, tidak boleh ada kompromi sama sekali,” tambah Sahroni.


Terakhir, Sahroni berharap, Kejati lainnya, dapat menerapkan tuntutan serupa kepada para bandar dan pengedar narkoba.

“Ketegasan Kejati Sumut layak dicontoh oleh kejaksaan di wilayah lainnya. Karena situasi narkoba di negara kita sudah parah, jadi tidak boleh lembek menghadapi para penjahat tersebut,” tutup Sahroni.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Haris Kurniawan
Editor Haris Kurniawan
H
Reporter
    Haris Kurniawan
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Duduk Perkara Wanita di Kolaka Sultra jadi Korban KDRT Berujung Pasutri Saling Lapor, Ini Penjelasan Polisi
Duduk Perkara Wanita di Kolaka Sultra jadi Korban KDRT Berujung Pasutri Saling Lapor, Ini Penjelasan Polisi

Diduga pengeroyokan terhadap V terkait laporan kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan SU.

KDRT
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'

Wakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.

DPR
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

RUU DKJ
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

DKJ
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
Cegah Penyelundupan Narkoba, Polri Jaga Ketat Perbatasan di Sumatera dan Kalimantan
Cegah Penyelundupan Narkoba, Polri Jaga Ketat Perbatasan di Sumatera dan Kalimantan

Menurut Polri, dua wilayah itu menjadi pintu masuk narkoba dari luar negeri, khususnya dari wilayah Malaysia.

narkoba
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Jakarta
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

DPR
Tiga Bulan Terakhir, Ada 22 Terdakwa Narkoba di Sumut Dituntut Mati
Tiga Bulan Terakhir, Ada 22 Terdakwa Narkoba di Sumut Dituntut Mati

Jaksa berharap hukuman mati bisa membuat efek jera para pengedar narkoba

Kasus Narkoba
Sempat Ditolak Menkopolhukam era Mahfud MD, RUU MK akan Dibawa DPR & Pemerintah ke Paripurna Hari Ini
Sempat Ditolak Menkopolhukam era Mahfud MD, RUU MK akan Dibawa DPR & Pemerintah ke Paripurna Hari Ini

Pembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR

ruu mk
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR
DPR Ingatkan Menkes Tak Langgar Aturan soal Turunan UU Kesehatan
DPR Ingatkan Menkes Tak Langgar Aturan soal Turunan UU Kesehatan

Merujuk pada aturan itu, kata dia melanjutkan, aturan turunan UU Kesehatan harus selesai paling lambat pada 8 Agustus 2024.

menkes