DPR Merasa Disudutkan Soal Revisi UU KPK
DPR Merasa Disudutkan Soal Revisi UU KPK. Arteria menyatakan, salah satu tujuan utama revisi UU KPK adalah untuk meningkatkan sinergi antara lembaga penegak hukum pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPR dari F-PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan pihaknya merasa disudutkan dengan isu-isu yang menyatakan revisi UU KPK hanya untuk melemahkan KPK. Padahal, kata dia, DPR hanya merespons keinginan KPK.
"DPR selalu disudutkan, disalahkan. Padahal kami hanya merespons keinginan KPK sendiri," kata Arteria di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Permintaan revisi UU itu menurutnya berasal dari pimpinan KPK pada November 2015 lalu, DPR hanya menindaklanjuti saja.
"DPR secara tegas meminta penjelasan KPK terkait dukungan legislasi macam mana dalam meningkatkan tugas, fungsi KPK. Tidak hanya pencegahan tetapi pemberantasan. Ini bukti kami selalu mensupport KPK. Kami lakukan penguatan anggaran legislasi," jelasnya.
Arteria menyatakan, salah satu tujuan utama revisi UU KPK adalah untuk meningkatkan sinergi antara lembaga penegak hukum pemerintah pusat.
"Agar KPK bisa bersinergi dengan institusi penegak hukum lain, kita minta betul dalam UU sangat jelas bahwa lembaga pemerintah pusat perlu ditingkatkan sinergitasnya. Agar apa? Agar bisa berdaya guna dan tujuan utamanya lagi ada kesetaran kewenangan," jelasnya.
Harapan DPR, lanjutnya, adalah adanya kesetaraan wewenang antara KPK dan Kepolisian atau Kejaksaan, maka kekuatan pemberantasan korupsi ketiga lembaga itu bisa sama.
"Semuanya kalau dikasih fasilitas yang sama saya yakin, mudah-mudahan kekuatan bisa sama," ucapnya
Ia membantah adanya upaya melemahkan KPK oleh DPR RI. "Melemahkan? Apa iya DPR gila, dan persepsi apa kata melemahkan. Bagian mana melemahkan? Kita bahkan penguatan KPK," katanya.
Sumber: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DPR akan Pilih Capim Dukung Revisi UU, KPK Singgung Soal Pelemahan
Jokowi Diminta Tak Menyetujui Pembahasan Revisi UU KPK
Jokowi Harapan Terakhir KPK
Agus Rahardjo Sebut Revisi UU KPK Upaya Penghianatan Amanat Reformasi
Jokowi Dinilai Sering Tak Hadir di Tengah Isu Krusial