DPR Minta Pemerintah Tegas & Berani Usut Kasus Perbudakan di Kapal Berbendera China

Meski sudah ada penjelasan dari KBRI Beijing bahwa pihak perusahaan katanya ikuti standar praktik kelautan internasional saat melarung 3 WNI yang meninggal, pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus melindungi WNI dimanapun berada.

2020-05-07 12:48:54

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap WNI anak buah kapal (ABK) yang dilarung ke laut oleh pihak kapal berbendera China. Sukamta meminta pemerintah menjamin keselamatan WNI yang berada di atas kapal tersebut.

Pemerintah perlu memastikan yang terjadi di atas kapal tersebut. Jika ditemukan pelanggaran HAM, pemerintah harus tegas dan berani melayangkan nota protes terhadap pemerintah China. Selain itu, berani menuntut perusahaan kapal tersebut.

"Meski sudah ada penjelasan dari KBRI Beijing bahwa pihak perusahaan katanya ikuti standar praktik kelautan internasional saat melarung 3 WNI yang meninggal, pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus melindungi WNI dimanapun berada," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

Sukamta mendengar kabar perbudakan yang dialami ABK. Informasi yang diterima, WNI di atas kapal China itu bekerja 18 jam sehari selama 12 bulan, serta hanya mendapatkan gaji Rp1,7 juta per bulan.

"Parahnya ketika meninggal, mayat ABK tersebut dibuang ke laut. Boleh jadi kejadian ini telah berulang kali terjadi. Pemerintah dalam hal ini harus memperketat penempatan TKI di tempat bekerja mereka di Luar Negeri. Harus dipastikan mereka berada di perusahaan yang punya reputasi baik," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Dia meminta pemerintah serius menangani masalah tersebut. Sukamta mengatakan, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dikawal agar tidak terulang peristiwa serupa.

"Apalagi Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention," kata dia.

Sukamta juga meminta agar Pemerintah memastikan hak-hak TKI khususnya dalam kasus meninggalnya 3 ABK WNI ini dapat tertunaikan baik gaji, pesangon dan juga asuransi dari pihak perusahaan.

"Mereka bekerja jauh dari tanah air untuk menghidupi keluarga. Jangan sampai keluarga hanya menerima berita kematian tanpa mendapatkan hak-hak dari perusahaan yang bisa digunakan untuk menyambung hidup keluarga," ucapnya.

Melihat peristiwa ini, Sukamta menuturkan masih banyak TKI yang berisiko tinggi terpapar Covid-19. Dia mendorong perlu ada pendataan akurat berapa jumlah TKI yang masih bekerja dengan resiko terpapar virus corona, berapa terdampak karantina wilayah dan kesulitan di luar negeri.

"Jika diperlukan, pemerintah bisa mengambil opsi pemulangan TKI untuk memastikan keselamatan dan kesehatannya," ucapnya.

Baca juga:
DPR Minta Pemerintah Tegas dan Berani Usut Kasus Perbudakan ABK di Kapal China
Keluarga ABK yang Dilarung di Kapal China Dipastikan Terima Gaji Hingga Dana Duka
KBRI Seoul Dampingi 14 ABK Korban Perbudakan Kapal Ikan Berbendera China
Kemlu: Pemerintah China Klaim Pelarungan 3 Jenazah WNI ABK Sesuai Hukum Internasional
Viral Video Jenazah ABK WNI Dibuang ke Laut, Begini Penjelasan Kemlu

(mdk/noe)