DPR Persilakan UU KPK Digugat ke Mahkamah Konstitusi
anggota DPR Komisi III Arsul Sani mempersilakan masyarakat yang ingin uji materi terhadap UU KPK. Sekretaris Jenderal PPP itu menghormati hak masyarakat.
Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan menjadi undang-undang. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga akan masyarakat yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi kemungkinan tersebut, anggota DPR Komisi III Arsul Sani mempersilakan masyarakat yang ingin uji materi terhadap UU KPK. Sekretaris Jenderal PPP itu menghormati hak masyarakat.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"PPP menghormati sepenuhnya elemen masyarakat sipil manapun yang ingin menguji UU Perubahan atas UU KPK ke MK," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/9).
Dia mengungkapkan, DPR bakal memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Di sana, DPR bakal memberikan penjelasan sejelasnya terkait Revisi UU KPK.
"Nanti kan DPR juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan oleh MK. Ya nanti kita sampaikan semuanya sejelas-jelasnya," jelasnya.
Arsul menjelaskan, pengajuan judicial review baru bisa dilakukan setelah UU KPK ditandatangani Presiden Joko Widodo setelah diparipurnakan kemarin.
"Prosesnya Pimpinan DPR mengirimkan RUU yang sudah disetujui Rapat Paripurna DPR tersebut kepada Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan. Sehingga setelah diundangkan UU tentang perubahan atas UU KPK tersebut berlaku," tutupnya.
Sebelumnya, ICW memandang banyak masalah dalam pengesahan revisi UU KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana melihat bakal banyak masyarakat sipil yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
"Ketika masyarakat berbondong-bondong mengajukan JR ke MK, maka seharusnya DPR dan pemerintah malu karena membuat legislasi yang tidak berkualitas. Pasti banyak (pihak ke MK), isu ini bukan hanya ICW saja," katanya.
Baca juga:
ICW Soal UU KPK Baru: Pemberantasan Korupsi Dipastikan Suram
Ketua KPK: Ikhtiar Kita Melawan Korupsi Tidak Boleh Berhenti
Gedung KPK Tiba-Tiba Gelap, Pegawai Keluar Bawa Bendera Kuning & Batu Nisan
Aksi Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Nyatakan KPK Telah Mati
Membedah Pasal Penting UU KPK Baru
Analisa Fahri Hamzah Soal Jokowi Setuju Revisi UU KPK
Pimpinan Terpilih Nurul Ghufron Terima UU KPK Baru