DPR Sarankan Bulog dan Kemensos Bahas BPNT dengan Kepala Dingin Bukan Emosi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menyarankan pembahasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan dengan kepala dingin. Dia juga mengingatkan agar Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso tidak emosional.

2019-07-03 20:38:24

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menyarankan pembahasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan dengan kepala dingin. Dia juga mengingatkan agar Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso tidak emosional.

Pernyataan Ace tersebut merespons sikap Budi Waseso yang mengancam mundur dari jabatan, jika Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk BPNT.

"Saya ingin mengingatkan jangan terlalu emosional dalam menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dibicarakan dengan kepada dingin," kata Ace kepada wartawan, Rabu (3/7).

Dikatakan Ace, program BPNT yang dijalankan Kemensos bermanfaat, sekaligus memberikan solusi kongkret bukan hanya kepada rakyat kecil tetapi juga kepada Bulog. Bulog bisa mensuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya Kemensos ada itikat baik untuk membantu masalah beras di Bulog.

Yang perlu diingat, jelas Ace lagi, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengkonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lain.

"Masyarakat dengan penghasilan rendah bukan hanya konsumsi beras saja, hal ini yang seharusnya dilihat dan dipahami oleh Pak Buwas. Jadi, Buwas bisa melihat secara perspektif yang lebih luas tidak hanya sekedar memahami dalam persepktif sektoral," ujarnya.

Jika hanya mengedepankan ego sektoral, maka masyarakat yang akan dirugikan. Apalagi program ini, untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan agar terserapnya beras Bulog.

Lagian, sambung Ace lagi, masalah beras yang ada di Bulog juga kerap mendapatkan kritikan dan protes dari masyarakat karena kualitasnya yang kurang memadai. "Masa beras yang ngendap itu diserahkan ke masyaraat. Masyarakat jangan sampai dicecoki oleh kelebihan stok beras bermasalah dan kualitasnya kurang memadahi," bebernya.

Apapun permasalahan yang ada, Ace tetap menginginkan agar masalah internal bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. DPR mendorong supaya dibicarakan bersama-sama dalam satu meja. "Duduk bersama lagi dengan Mensos membicarakan mencari jalan keluarnya, bukan malah ke ruang publik," dia berharap.

Senada, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak ada koordinasi antara Bulog dengan penyaluran BPNT atau Rastra, dalam hal ini Kementerian Sosial.

"Harusnya masalah ini bisa diselesaikan internal pemerintah, lakukan koordinasi antar pemerintah," ujar Enny.

Ia juga mengkritik sikap Budi Waseso yang mengancam akan mundur dalam menanggapi hal tersebut. "Memang model komunikasi ancam mengancam mundur ini sangat buruk, Kita tidak tahu di internal, apakah ada koordinasi tapi pak Buwas tidak diterima usulannya atau bagaimana, tapi seharusnya tidak ada ancam mundur begitu," tuturnya.

Menguatkan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang komaruddin mengatakan semua program pemerintah seharusnya bisa dibicarakan di internal terlebih dahulu, supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.

Jika terus ribut, dikatakan Ujang, seakan koordinasi dan komunikasi di antara kementerian ini jelek. Efeknya, citra pemerintah dan presiden Jokowi pun menjadi tercoreng. "Citra pemerintah jelek. Lembaga yang seharusnya mensejahterakan rakyat tetapi malah ribut sendiri," katanya.

Lebih jauh, Ujang juga mengingatkan kepada Buwas agar menyelesaikan permasalahan yang ada di internal Bulog seperti kelebihan stok beras yang ada di gudang. Menurut dia, jika beras yang ada di gudang tidak berlebih tidak akan menimbulkan masalah.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi ikut menanggapi permasalahan antara Perum Bulog dengan Kemensos, terkait implementasi pelaksanaan program BPNT Kemensos dengan Perum Bulog.

Kata Tulus, jika pemerintah konsisten dengan era digital ekonomi, maka BPNT adalah sebuah kenisyaaan yang tak mungkin dihindari, bahkan merupakan instrumen yang efektif.

Selain itu BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktif koruptif dan kolutif dan dari sisi konsumen jelas merupakan dimensi kuat untuk perlindungan konsumen, karena konsumen punya hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau.

BPNT hal yang relevan dengan penjaminan hak hak konsumen sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Seharusnya Bulog bersinergi dengan program BPNT karena efektif untuk menjamin orang miskin untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang baik. YLKI meminta seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas," ujar Tulus.

Sebelumnya, Budi Waseso mengatakan siap undur diri dari jabatannya jika Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengambil alih 100 persen program BPNT.

"Fungsi penstabilan ini siapa sih? Kalau Mensos bisa ambil alih seribu persen BPNT saya hands up dari Bulog, saya undur diri. Tidak usah gaji saya, kan jadi ringan negara ini," tuturnya di Jakarta, Senin (2/7).

Dia mengatakan, sekarang ini kerapkali Perum Bulog dijadikan alat semata. Maka dari itu, pihaknya siap jika memang harus beralih atau bergerak ke arah komersial.

"Sekarang ini masalahnya Bulog mau dibesarkan apa dikecilkan? Karena kita didukung dengan anggaran. Jadi penerapan ini bukan hanya tugas Bulog, ini tugas negara," kata dia.

"Ancaman buat Bulog kalau ini tidak ada kepastian ada 2,5 juta ton beras yang terancam busuk. Kalau tidak supply BPNT ya sudah tidak apa-apa," tambahnya.

(mdk/cob)