DPRD DIY Minta Pemda Buat Inovasi Baru dalam Penyaluran Bansos
Dalam jangka panjang, pemberian bansos tidak mendidik masyarakat untuk menghidupkan perekonomian usai pandemi Covid-19. Terlebih pada sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian DIY kolaps.
DPRD DIY meminta kepada Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot melakukan inovasi dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, penyaluran bansos seperti buah simalakama.
Huda menuturkan pemberian bansos dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan dana desa akan memanjakan masyarakat karena menciptakan ketergantungan dan meningkatkan pola hidup konsumtif
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan Pangeran Cokrokusumo meninggalkan Bangkalan? Pada tahun 1845, rombongan Pangeran Cokrokusumo berangkat dari istana Kesultanan Bangkalan dengan menyeberangi selat Madura dan mendarat di pantai Gresik.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Dalam jangka panjang, kata Huda, pemberian bansos juga tidak mendidik masyarakat untuk menghidupkan perekonomian usai pandemi Covid-19. Terlebih pada sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian DIY kolaps.
"Dari anggaran total realokasi dan refocusing APBD DIY sebesar Rp320 miliar. Khusus Bansos hanya dialokasikan Rp200 miliar dan sudah tersalurkan sebesar Rp179 miliar," papar Huda, Sabtu (11/7).
"Untuk membangkitkan ekonomi skala besar perlu dorongan masyarakat. Pemerintah telah melakukan segala upaya. Namun tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka semua itu sia-sia," sambung Huda.
Huda pun menyebut dalam penyaluran bansos yang tersisa, Pemda diminta agar kreatif dan inovatif agar bansos mampu menggerakkan perekonomian di masyarakat secara berkelanjutan.
Huda mencontohkan penyaluran bansos bisa digunakan untuk proyek padat karya di bidang ketahanan pangan, seperti pembangunan jalur ke sentra pertanian atau pengadaan tanaman pangan.
Huda menambahkan bahwa nantinya nilai bansos yang diterima warga memang lebih kecil dari nilai proyek. Meskipun demikian Huda meyakini terobosan itu tak akan dianggap sebagai penyelewengan oleh pemerintah.
"Di tengah revisi APBD tahun ini dan penurunan APBD tahun depan dan seterusnya, keterlibatan masyarakat dalam pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan," papar Huda.
Baca juga:
Kemensos dan ASJBI Bagikan 500 Sembako Buat Warga di Tanjung Priok
Per 30 Juni 2020, Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Baru Rp72,5 Triliun
Faisal Basri Sentil Pengadaan Bansos Sembako Corona Tak Berdayakan UMKM
KPK Endus Modus Kepala Daerah Pakai Duit Covid-19 Buat Pencitraan Pilkada
KPK Minta Perspektif Pemprov DKI & Pemerintah Harus Sama Soal Bansos Covid-19