Dua politikus Demokrat diduga terlibat permainan dana bencana

BK DPR menindaklanjuti laporan permainan dana bantuan bencana Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Badan Kehormatan (BK) DPR menindaklanjuti laporan 'permainan' dana bantuan bencana Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Dua anggota DPR dan staf tenaga ahli yang diduga terlibat permainan adalah dari Fraksi Demokrat.

Anggota BK Ali Machsan Moesa mengatakan, laporan tersebut dikirim mantan pejabat di badan bencana alam Kabupaten Cianjur, Muhammad Sukarya.

"Ini diduga ada yang jadi makelar dana bencana alam di Cianjur. Uang sudah diberikan, tapi akhirnya dana tak turun," kata Ali Machsan saat dihubungi, Selasa (12/2).

Menurut Ali Machsan, hari ini BK memanggil Herdian Aryanto, staf tenaga ahli anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Gondo Radityo Gambiro.

Berdasarkan keterangan Sukarya, pihaknya memberikan 'uang panas' kepada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Supomi melalui staf tenaga ahlinya bernama Haris Hartoyo. Jumlahnya Rp 1,5 miliar.

Uang yang diberikan, berkaitan dengan pengurusan dana bencana di kabupaten tersebut. Namun bukannya 'mulus', di tengah jalan Pemkab Cianjur justru diminta menambah Rp 2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana.

"Harapannya kalau cair, pasti agar dapat dana bencana puluhan miliaran rupiah," kata dia.

Namun, karena pembahasan bencana bukan di Komisi XI, tapi di Komisi VIII DPR, akhirnya 'uang panas' itu dialihkan ke Gondo.

"Katanya uang diberikan ke Supomo, Tanya yang terima uang. Tapi karena dia Komisi XI, tak mungkin proposal diurus dia. Katanya lewat Pak Gondo, lewat TA-nya, Pak Herdian. Makanya ini kita periksa," ungkap Ali Machsan.

Hingga kini, BK belum bisa menyimpulkan kasus tersebut. Menurutnya, bisa jadi kasus itu hanya permainan tenaga ahli saja.

"Ini kita masih menggunakan azas praduga tak bersalah, bisa saja TA-nya yang salah," terangnya.