Dugaan Korupsi DPRD Garut, Bupati Minta BPK Cek Proyek Penunjukan Langsung
Bupati Garut, Rudy Gunawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan uji petik pada sejumlah proyek pembangunan yang prosesnya berupa penunjukan langsung. Disinyalir, ada permainan yang dilakukan DPRD pada proses penunjukan langsung untuk pelaksanaan proyek yang berasal dari program pokir.
Kejaksaan Negeri Garut menyelidiki dua kasus dugaan korupsi di lingkungan DPRD Garut. Dua kasus tersebut adalah dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Garut dan Biaya Operasional (BOP) DPRD Garut.
Bupati Garut, Rudy Gunawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan uji petik pada sejumlah proyek pembangunan yang prosesnya berupa penunjukan langsung. Disinyalir, ada permainan yang dilakukan DPRD pada proses penunjukan langsung untuk pelaksanaan proyek yang berasal dari program pokir.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang istimewa dari Curug Uci di Garut? Curug Uci bisa dibilang serpihan surga di bumi Garut, Jawa Barat. Tak salah jika Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki julukan “Paris Van Java”. Ini karena daerah dataran tinggi itu memiliki banyak keindahan alam, salah satunya di Curug Uci.
-
Kapan gempa bumi di Garut terjadi? Gempa bumi melanda sisi selatan Jawa Barat pada Sabtu (28/4) pukul 23:29 WIB.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
"Saya minta BPK untuk uji petik dan memeriksa yang penunjukan langsung. Selama ini kan hanya yang lelang-lelang saja yang diperiksanya," kata Rudy, Selasa (9/7).
Program pokir sudah diatur dalam undang undang 23 tahun 2014. Perencanaan dan pembahasannya antara DPRD dengan Bupati. Dia meyakini, proses perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dengan mekanisme. Namun dalam pelaksanaannya diduga bermasalah karena dugaan adanya cawe-cawe dari DPRD.
"Sudah ada mekanisme yang mengatur untuk pelaksanaan suatu program. Dalam Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) itu kan sudah diajukan. Misal mereka (dewan) ajukan Rp1,2 triliun. Paling dikasih 20 persennya. Soalnya mereka punya jatah saat laksanakan reses," jelasnya.
Bupati menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Kejari Garut dalam kasus dugaan korupsi di program pokir. Rudy memersilakan aparat penegak hukum jika hendak melakukan pemeriksaan. Termasuk jika menyelami penyusunan anggaran yang juga ada campur tangan DPRD. Selama ini pembahasan anggaran dilakukan oleh Banggar (badan anggaran). Namun menjadi persoalan ketika anggota DPRD meminta pemborongnya atau pihak yang mengerjakan proyek ditentukan mereka.
"Kemungkinan adanya perkeliruan dalam pelaksanaan program bisa saja terjadi, apalagi di lapangan banyak pekerjaan yang malah dikerjakan pihak ketiga di luar pemborong yang mendapatkan proyek. Makanya harus diperiksa yang pekerjaan penunjukan langsung itu karena tidak terawasi," katanya.
Baca juga:
KPK Angkat Bicara Terkait Vonis Bebas Tumenggung
Kuasa Hukum Minta Syafruddin Arsyad Dibebaskan Malam Ini
Inkracht, Terpidana Korupsi Alkes RSUD Arifin Achmad Dieksekusi ke Lapas Pekanbaru
Kejati Jatim Tetap Menyidik Kasus Korupsi Meski Aset Pemkot Dikembalikan YKP
KPK Sita Banyak Dokumen dari Kantor Bupati dan Dinas PU Solok Selatan