Dukung Panglima TNI, Eks Petinggi OPM Minta 10 Kasus Besar Korupsi Diungkap
Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait penanganan keamanan di propinsi paling timur Indonesia. Dia juga meminta agar praktik korupsi di Papua juga diberantas.
Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir mendukung pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait penanganan keamanan di propinsi paling timur Indonesia. Dia juga meminta agar praktik korupsi di Papua juga diberantas.
"Saya setuju yang dimaksud oleh Panglima TNI, tapi sebelumnya berantas dulu koruptor," kata Lambert Pekikir, Selasa (7/12).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus korupsi di PT IMS? Kepala departemen pengadaan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) berinisal HW ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dengan nilai kerugian sebesar Rp9 miliar.
-
Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah ini? Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam kunjungannya ke Kodam XVII Cenderawasih di Jayapura, pekan lalu, menyampaikan pola pendekatan baru dalam meredam konflik di Papua, yaitu dengan penanganan secara teritorial dan komunikasi sosial. Pola ini diyakini bisa menghindari korban jiwa, baik dari aparat TNI-Polri, masyarakat, maupun pihak KKB, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan tetap membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, mereka dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.
Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lain tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB. "Koruptor makan (untung) banyak, yang di hutan tidak sadar kalau dia tidak dapat apa-apa. Dan mereka (KKB) hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapi dan sistematis, ketika KPK mau dobrak, salah-salah (tidak berani)," ujar Lambert.
Ia meminta KPK tidak takut memeriksa koruptor yang membiayai kelompok bersenjata. "KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu," cetusnya.
Lambert meminta Panglima TNI bersama Kapolri beriringan dalam pemberantasan korupsi di Papua. "Mereka (KKB) menembak, membuat situasi rusuh (tidak aman) agar aparat hukum tidak dapat memeriksa koruptor. Ada hubungan atau keuntungan di situ, antara pejabat Papua yang membiayai kelompok bersenjata dan KKB, seakan-akan saling melindungi," paparnya.
Lambert mengungkapkan, selama 20 tahun berjuang, sekalipun ia tak pernah menerima uang dari pejabat Papua. "Saya tinggal di tanah saya dekat perbatasan PNG, tanpa uang, tanpa apa-apa, saya tidak pernah beli senjata otomatis dari Bougenville. Tapi hari ini, kelompok lain membeli senjata, itu uang dari mana?” tanyanya.
Karena itu, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana pernah dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. "Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) harus dibuktikan, jangan berbicara saja," tegasnya.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua.
DPR dan DPD Diminta Dukung Pemberantasan Korupsi di Papua
Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Ali Kabiay meminta agar anggota DPR dan DPD RI asal Papua juga turut mendorong pengungkapan kasus korupsi di Papua.
"Saya pikir, hal ini (penegakan hukum kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR RI dan DPD RI, juga di DPR Papua," kata Ali Kabiay, Selasa (7/12).
Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.
"Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja, yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti," pintanya.