Epidemiolog Nilai Kebijakan PPKM Jawa dan Bali Setengah Hati
Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai kebijakan pemerintah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak sungguh-sungguh. Sebab, kebijakan tersebut tidak membatasi ruang gerak masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.
Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai kebijakan pemerintah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak sungguh-sungguh. Sebab, kebijakan tersebut tidak membatasi ruang gerak masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.
"Kita sudah tahu toh, itu kan cuma kebijakan setengah hati," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/1).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Menurut Windhu, PPKM tak berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah aktivitas yang dibatasi dalam PPKM juga pernah diatur dalam PSBB. Bahkan, PPKM lebih fleksibel karena hanya diterapkan di Jawa dan Bali.
"Lagi pula yang disuruh PPKM hanya daerah-daerah tertentu. Padahal kalau kita bicara Jawa dan Bali itu satu kesatuan, tak bisa dikotak-kotakkan. Virus itu tidak kenal kotak-kotak," ujarnya.
Windhu mengatakan PPKM bukan pakem dalam penanganan pandemi Covid-19. PPKM hanya opsi untuk mengurangi laju penularan Covid-19. Namun, jika PPKM dipilih di tengah pandemi Covid-19, penerapannya harus diikuti dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan.
"Maka sebaiknya kalau tidak sungguh-sungguh tidak usah dipilih. Coba sekarang kalau dipilih harus implementasi lebih tegas, harus ada sanksi terhadap semua pelanggaran," ucapnya.
Windhu menuturkan jika pemerintah bersungguh-sungguh ingin memutus rantai penularan, Pulau Jawa dan Bali 'dikunci'. Kunci yang dimaksud yakni menutup pergerakan orang yang masuk atau yang berada di Jawa dan Bali.
Kendati demikian, sektor esensial tetap diizinkan beroperasi seperti pemenuhan kebutuhan pokok, energi dan kesehatan.
"Di luar itu harus tetap direstriksi," tandasnya.
Baca juga:
Covid-19 RI Tembus 1 Juta, Pemerintah Siapkan Langkah Karantina Wilayah Terbatas
Evaluasi PPKM: Kasus Kematian Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Menurun
Simak, ini Aturan Baru Bepergian dengan Pesawat Hingga Kereta di PPKM Periode II
Dinas Perdagangan Solo Minta Pelaku Usaha Taati Aturan PPKM
Ada 6.471 Kasus Corona, Bupati Kukar Terapkan PPKM 14 Hari Mulai Besok
Depok Perpanjang PPKM hingga 8 Februari, Kapasitas Pengunjung Tempat Makan 25%