Epidemiolog UI Dukung Rencana Pemerintah Akhiri PPKM
Saat kebijakan PPKM dicabut, kata Iwan, capaian vaksinasi dosis penguat atau booster, terutama pada lansia harus ditingkatkan. Strategi lain menuju endemi adalah mempertahankan Keputusan Presiden terkait Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan mendukung rencana pemerintah mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai langkah awal untuk transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19.
"Kita siapkan transisi menuju Covid-19 yang bukan kedaruratan, tetapi secara bertahap, dimulai dengan pencabutan PPKM," katanya di Jakarta, Senin (26/12).
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa PKB mendukung Wayan Koster di Pilgub Bali? Ketua DPW PKB, Bali Bambang Sutiyono mengatakan, akan patuh terhadap pilihan DPP PKB untuk mendukung Wayan Koster."Saya patuh terhadap DPP, tetapi tanda-tandanya ke Pak Wayan Koster," kata Bambang, saat ditemui di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Wilayah III di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/7).
-
Kapan Muktamar PKB di Bali diselenggarakan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Saat kebijakan PPKM dicabut, kata Iwan, capaian vaksinasi dosis penguat atau booster, terutama pada lansia harus ditingkatkan. Strategi lain menuju endemi adalah mempertahankan Keputusan Presiden terkait Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.
"Sampai kondisi wabah Covid-19 di Indonesia tetap terkendali pascapencabutan PPKM atau WHO mencabut Public Health Emergency of International Concern Covid-19," ujarnya.
Dia mengatakan, transisi dari pandemi menuju endemi harus melibatkan semua unsur. Dukungan masyarakat sangat penting dengan vaksinasi Covid-19 lengkap sesuai usia atau kelompoknya, mengurangi risiko tertular Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada tempat yang berisiko, seperti di kendaraan umum, kerumunan, atau rumah sakit.
"Melakukan tes COVID-19 dan isolasi mandiri jika ada gejala penyakit infeksi saluran pernafasan akut," terangnya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan kriteria dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia sebenarnya sudah memasuki masa endemi Covid-19. Sebab, penularan di Tanah Air berada di level 1 selama 12 bulan terakhir.
"Artinya, berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan, secara negara sebelumnya kita masuk pandemi sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1," katanya.
Presiden Joko Widodo berencana mengakhiri PPKM mulai 2023. Syaratnya antara lain tingkat kekebalan masyarakat terhadap Covid-19. Hal itu bisa dilihat dari sero survei yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Asal sero survei kita sudah sampai 90 persen, ya artinya kita kemungkinan sudah baik. Ada apa pun, dari mana pun, seharusnya sudah tidak ada masalah," tutupnya.
(mdk/fik)