Fahri Hamzah minta Jonan hukum diri sendiri, tak salahkan orang
Fahri Hamzah sebut Jonan tidak mampu menjaga birokrasi dari praktik tidak terpuji di dunia penerbangan.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan harus mengakui kesalahan karena tidak bisa menjaga birokrasi dari praktik tidak terpuji di dunia penerbangan. Kritik Fahri ini terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang dinilai sudah mencoreng industri penerbangan Indonesia.
"Malpraktik itu ada pada pemerintah, sehingga industri tidak boleh dibebankan dengan kebobrokan birokrasi. Sebab, industri itu sifatnya global, seperti airlines. Mereka akan berfikir 'loh kok Indonesia seperti ini ya?', yang salah pemerintahnya tapi yang salah malah kita," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).
Soal pembekuan rute dan penghapusan penerbangan Low Cost Carrier (LCC), menurut Fahri, hal itu bukanlah langkah yang tepat. Pihak yang seharusnya dihukum dalam kejadian ini adalah pemerintahan Jokowi-JK.
"Jadi ini Menhub yang setiap ada masalah mengambil tindakan, namun kalau kesalahannya pada anda (Jonan), maka tindakannya jangan ke orang lain, hukum diri sendiri," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumumkan pembekuan rute maskapai kedapatan melakukan pelanggaran waktu penerbangan. Dia menduga kasus pelanggaran jadwal terbang, seperti dilakukan AirAsia QZ8510, juga terjadi di luar Bandara Juanda, Surabaya.
"Besok akan diumumkan airline yang rutenya dibekukan karena pelanggaran hari terbang," kata Jonan di Istana Negara, Kamis (8/1).
Di saat bersamaan, dia juga bakal memberitahukan pejabat Kementerian Perhubungan terlibat dalam pengeluaran izin terbang AirAsia QZ8510. Menurutnya, semua pihak terkait pengeluaran izin terbang pesawat nahas rute Surabaya-Singapura itu bersalah.
"Kan sudah ada dua (pejabat Kemenhub, mungkin ada lagi. Jadi ada atau tidak ada besok diumumkan," katanya.
Baca juga:
Fahri: Mbok ya menteri Jokowi ngomong yang bisa buat kita kagum
Fahri: Rini pro asing anggap orang Indonesia gak jago
Duet Fadli Zon-Fahri Hamzah serang kebijakan menteri Jokowi
Fahri minta kubu Agung Laksono move on
2015, Fahri Hamzah akan tetap keras awasi pemerintahan Jokowi
Fahri ingatkan Jonan jangan sembrono sikapi AirAsia
Soal BBM, Fahri sebut Jokowi dapat dituduh melanggar konstitusi
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang menjadi topik pembahasan utama saat Menteri Basuki dicecar oleh DPR? Video aslinya merupakan potongan dari live sidang DPR RI berjudul “BREAKING NEWS - KOMISI V DPR RI RAKER DENGAN MENTERI PUPR RI” pada 6 Juni 2024. Deskripsi video tersebut tentang, Komisi V DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, terkait Evaluasi APBN pelaksanaan anggaran tahun 2024 sampai bulan Mei 2024, pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025 dan lain-lain.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).