Formappi: Permainan anggaran di DPRD lebih 'jorok' dari DPR

Pembagian proyek APBN semakin halus dilakukan DPR RI menyebabkan sulitnya pembuktian.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan, ada permainan dalam pembahasan anggaran, baik di dalam pembahasan APBN maupun APBD.

Sebastian menjelaskan, permainan ini sudah dilakukan sejak periode terdahulu hingga sekarang. Hanya saja metode yang digunakan berbeda-beda.

"Kecenderungannya makin ke sini makin canggih polanya," jelasnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).

Dia mencontohkan, pembagian proyek APBN semakin halus dilakukan DPR RI menyebabkan sulitnya pembuktian. Namun, hal berbeda terjadi di daerah. Menurutnya, anggota DPRD tidak bermain cantik, bahkan cenderung kasar sehingga mudah bagi penegak hukum untuk menelusurinya.

"Kalau dicermati, permainan di daerah lebih norak, lebih jorok. Bahkan ada kadang-kadang di daerah, pembahasan di komisi itu diabaikan," terangnya.

Sebastian menambahkan, sebenarnya kepala daerah atau pihak eksekutif mengetahui permainan kotor ini. Dia menyebutkan ada dua kemungkinan alasan kepala daerah tidak berani melawan.

Pertama, kepala daerah juga menikmati atau masuk dalam permainan anggota dewan sehingga keduanya saling tahu sama tahu.

Kedua, kepala daerah enggan dimakzulkan dari posisinya. "Mereka takut dibikin mundur sama anggota dewan," ungkap Sebastian.