Tiga Raperda Diajukan Pemkot ke DPRD Kota Tangerang
DPRD Kota Tangerang menggelar rapat paripurna tiga Raperda, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Tangerang terkait tiga Raperda.
Raperda tersebut yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2023, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang.
Dalam nota penjelasan tiga Raperda, Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, menyampaikan, Pemkot Tangerang terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi terkini peraturan yang berlaku.
Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan kebutuhan saat ini dan di masa depan.
Dipaparkan, untuk Raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2023 pihaknya telah menyusunnya berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
"Sedangkan terkait RPJPD, tentunya juga disusun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi Kota Tangerang 20 tahun ke depan. Di mana potensi kota kita yang besar tentunya dapat dijadikan modal dasar pembangunan jangka panjang," imbuhnya.
Untuk itu, Nurdin mempertimbangkan potensi yang ada, maka dirumuskan visi jangka panjang Kota Tangerang tahun 2025-2045 yaitu Kota bisnis yang maju, berkelanjutan, dan sejahtera berlandaskan akhlakul karimah.
berita untuk kamu.
"Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan visi misi untuk kesejahteraan masyarakat tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang antara lain melalui pembangunan sektor industri," ungkap Nurdin.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot Tangerang memandang perlu membentuk Raperda tentang Rancangan Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.
Raperda ini merupakan amanat dari ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/m-idn/per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
"Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan dan komitmen Pemkot dalam upaya mewujudkan kemajuan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menyampaikan, akan segera membentuk panitia khusus atau Pansus untuk membahas tiga Raperda tersebut.
"Nanti detailnya akan dibahas di Pansus. Kita pelajari dan bahas secara seksama. Intinya DPRD terus mendukung dan mendorong Pemkot Tangerang untuk percepatan pembangunan," ujar Gatot.
- Merdeka
Kemudian Ketua KPU Kabupaten Magelang mendapatkan informasi tersebut.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca SelengkapnyaRapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.
Baca SelengkapnyaIa mendapatkan suara terbanyak di tingkat DPRD Kota/Kabupaten di Jatim padahal bukan caleg petahana.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaSeorang petugas KPPS di Kabupaten Tangerang, Banten meninggal dunia setelah pingsan saat penghitungan suara di TPS, Rabu (14/2) malam.
Baca Selengkapnya