Forum Honorer Minta Seleksi PNS Dilakukan Transparan dan Tidak Ada 'Titipan'
Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangerang Selatan meminta pemerintah memprioritaskan pegawai honorer dalam tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Permintaan tersebut merespons penghapusan status pekerja honorer di lingkup pemerintahan.
Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangerang Selatan meminta pemerintah memprioritaskan pegawai honorer dalam tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Permintaan tersebut merespons penghapusan status pekerja honorer di lingkup pemerintahan.
"Apa yang sudah menjadi keputusan dan aturan negara kami siap menaati. Kalau statemen kami didorong untuk mengikuti seleksi PPPK dan CPNS, kami sepakat. Asal saja transparansi dalam penyeleksian, karena sudah menjadi rahasia umum sekali tentang titipan-titipan atau disebut KKN seperti itu, kita harus hindari," kata Sekjen FHI Tangerang Selatan Abdul Aziz, Kamis (23/1).
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Siapa yang bisa membaca doa untuk lulus CPNS? Doa agar lulus tes CPNS yang bisa diamalkan oleh umat Muslim selanjutnya adalah sebagai berikut:اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًاAllahumma innii as’aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.Artinya:“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).”
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Siapa yang mengumumkan pengumuman rekrutmen CPNS? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengumumkan pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada Agustus 2024.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
Ditegaskan dia, transparansi dalam seleksi penerimaan PPPK dan CPNS menjadi mutlak, apalagi Kota Tangsel akan memasuki Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).
"Praduga tidak bersalahnya, jangan sampai ada titipan-titipan. Apalagi menjelang Pilkada, karena FHI tidak ikut bertanggung jawab apabila ada gejolak jika menemukan adanya oknum yang dititip-titipi dalam proses seleksi ini," ungkap dia.
Dengan proses seleksi yang transparan dan tanpa adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, dia meyakini kualitas SDM yang diharapkan yang akan berhasil lolos bisa bekerja dengan baik.
"Tapi seandainya pegawai honor itu ikut tes PPPK dan kemudian tidak lolos, mungkin memang mereka selama ini tidak serius bekerja di Pemerintahan Kota Tangsel. Tapi kalau memang lolos, berikan hak itu. Lantik dia," ucap Aziz.
Sebelumnya, Kementerian PANRB dan DPR menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.
Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1).
Dalam hasil kesimpulan rapat kerja yang dibacakan, ada beberapa poin yang telah disepakati, antara lain sebagai berikut:
1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.
2. Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.
3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.
4. Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.
5. Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.
"Diharapkan, kesimpulan itu menjadi kesepakatan kita bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.
Baca juga:
Honorer Dihapus, Pemprov Jateng Pakai Tenaga Harian Lepas
Kekurangan PNS, 8.000 Pegawai Honorer di Tangsel Diminta Ikut Tes CPNS
PGRI: Kalau Enggak Ada Tenaga Honorer di Sekolah Lumpuh
Pegawai Honorer Ajukan Uji Materi UU ASN ke MK
Sah, Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Tenaga Honorer
Sekretaris Camat Grogol Petamburan Jadi Plh Lurah Jelambar