Gandeng Stakeholder, KKP Gelar Operasi Pencegahan BBL Diselundupkan Lewat Bandara
Gandeng Stakeholder, KKP Gelar Operasi Pencegahan Benih Bening Lobster Diselundupkan Lewat Bandara
KKP menggandeng otoritas bandara Soekarno-Hatta dan TNI/Polri
- Pemkab Kutai Timur Minta Stake Holder Konsisten Lindungi Lahan Basah Mesangat Suwi
- KKP Gelar Operasi Cegah Penyelundupan Benih Bening Lobster, Potensi Rugikan Negara hingga Rp30 T
- KPK Dikabarkan Lakukan OTT di Bondowoso, Nurul Ghufron: Ya Benar
- Beroperasi Penuh Oktober 2023, Bandara Kertajati Dapat Investor Baru
Gandeng Stakeholder, KKP Gelar Operasi Pencegahan BBL Diselundupkan Lewat Bandara
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) menggelar operasi pencegahan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) lewat Bandara Soekarno-Hatta, Banten.
Operasi digelar dengan menggandeng stakeholder terkait seperti otoritas bandara serta TNI/Polri.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan bahwa kegiatan operasi gabungan ini bertujuan menjaga komoditas lobster dari penyelundupan benih bening lobster.
"Latar belakang dari kegiatan operasi ini didasari adanya potensi BBL cukup besar yang dimiliki oleh Indonesia dan secara analisis yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi benih lobster sebesar 468 juta benih. Walaupun memang dari pengakuan pelaku penyelundupan bahwa kebutuhan industri lobster di Vietnam lebih kurang sebanyak 600 juta benih," katanya.
Adin menjelaskan pelaksanaan operasi gabungan bersama ini telah dibuka secara resmi sejak tanggal 1 hingga 30 Desember 2023 di Batam dengan unsur TNI/Polri.
Selanjutnya, pihaknya kembali membuka operasi pengawasan penyelundupan BBL itu di Bandara Soetta sebagai sektor udara dalam kerawanan penyelundupan benih lobster tersebut.
Selain itu, operasi gabungan dalam upaya menekan terjadinya tindak pidana penyelundupan BBL.
Pemerintah Indonesia melalui KKP bersama Vietnam bekerja sama dengan mekanisme G to G (government to government) dalam pengembangan industri budi daya BBL.
"Harapannya BBL ini betul-betul distribusinya sesuai dengan legalitas yang ada, tidak melalui bisnis ilegal sehingga dari kebutuhan negara Vietnam yang besar itu bisa maksimal dan sesuai aturan," ujar Adin.