Geledah Kantor BPO dan Dispora DIY, KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi Mandala Krida
KPK melakukan penggeledahan dua kantor di Yogyakarta. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.
KPK melakukan penggeledahan dua kantor di Yogyakarta. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.
Dua kantor yang digeledah KPK ini adalah Kantor Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) dan Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) DIY.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Kepala BPO DIY, Eka Heru Prasetya mengakui adanya penggeledahan kantornya oleh KPK. Penggeledahan ini dilakukan pada Rabu (17/2).
Eka menerangkan ada sejumlah dokumen yang diminta oleh KPK. Dokumen ini yang disita, kata Eka, terkait dengan pembangunan Stadion Mandala Krida.
Eka menyebut selama penggeledahan, pihaknya kooperatif. Setiap data dan dokumen yang diminta, lanjut Eka, diserahkan ke petugas KPK yang melakukan penggeledahan.
"Hanya dokumen-dokumen terkait dengan Mandala (pembangunan Stadion Mandala Krida). Kalau diminta ya, dokumen-dokumen ya berikan. Dokumen yang diminta apa, terus hasil penggeledahan dapat apa, terus mau dibawa ya disilakan," ujar Eka saat dihubungi, Kamis (18/2).
Eka memaparkan tak ada ruangan di Kantor BPO DIY yang disegel oleh KPK usai digeledah. "Tidak ada yang disegel," ungkap Eka.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DIY, Didiek Wardaya menyebut kantornya digeledah oleh petugas KPK pada Rabu (17/2) sekitar pukul 10.30 WIB. Didiek menuturkan ada 5 petugas KPK beserta sejumlah anggota polisi yang melakukan penggeledahan.
Didiek menjabarkan ada sejumlah dokumen tentang Stadion Mandala Krida yang dibawa petugas KPK. Dokumen-dokumen yang diminta ini pun diserahkan Dispora DIY ke KPK.
"Dokumennya ada macam-macam yang dibawa. Misal Rencana Kerja, itu dokumen umum. Kemudian dokumen DPA tahun 2012-2017. Itu yang dibawa. Kira-kira 32 jenis dokumen yang dibawa," ungkap Didiek.
Baca juga:
KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Kualitas dan Harga Proyek Stadion Mandala Krida
KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Pimpinan hingga Tahanan KPK Hari Ini Disuntik Vaksin Covid-19
Petinggi PT Cirebon Power Mangkir Pemeriksaan Kasus Suap Izin PLTU 2
KPK-SFO Inggris Perkuat Kerjasama Penanganan Perkara Korupsi