Usai Kantor BI, KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus Korupsi Dana CSR
Penyidik KPK juga turut menyita berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan korupsi dana CSR tersebut.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menggeledah kantor Jasa Otoritas Keuangan (OJK) dari kasus korupsi dana coporate social responsibilitiy (CSR). Penggeledahan tersebut tepat setelah KPK menggeledah kantor Bank Indonesia (BI).
"KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan dan tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," ujar Tessa di Gedung KPK, Jumat (20/12).
Usai penggeledahan, penyidik KPK juga turut menyita berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan korupsi dana CSR tersebut.
Tessa juga kemudian menegaskan penggedelahan di dua lokasi tersebut masih dalam rangka Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum sehingga belum ada pihak yang dijadikan tersangka. Namun demikian KPK akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi usai melakukan penggeledahan di dua lokasi tersebut.
"Jadi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut maupun keterangan-keterangan lain yang perlu diperdalam," sebut Tessa.
BI Buka Suara Soal Penggedelahan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membenarkan adanya penggeledahan oleh tim penyidik KPK di kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin (16/12) malam.
Dia menyebut, kedatangan tim penyidik KPK tersebut untuk melengkapi proses penyelidikan dugaan penyelewengan dana CSR.
"Benar pada senin malam 16 desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia. Kedatangan KPK ke bank indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan dana CSR," kata Perry dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bank Indonesia Thamrin, Jakarta, Rabu (18/12).
Dalam penggeledahan tersebut, terdapat sejumlah dokumen terkait dana CSR yang disita oleh KPK. Namun, Perry tidak mengungkapkan secara rinci daftar dokumen yang dimaksud.
"Dan ternyata dalam kedatangan tersebut KPK informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan dana CSR," ucapnya.
Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa pemanfaatan dana CSR telah memenuhi aturan yang berlaku di Bank Indonesia. Antara lain dana CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah.
"Saya juga sudah menyampaikan bahwa CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia," ucapnya.
Kedua, dana CSR hanya akan disalurkan terhadap ada program kerja yang konkret. Selain itu, penyaluran setiap dana CSR akan melalui proses pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawaban oleh pihak yayasan penerima melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor kantor perwakilan.
Penyaluran dana CSR tersebut hanya mengarah ketika program prioritas BI. Yakni, bantuan beasiswa untuk sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan untuk kegiatan ibadah - sosial.
"Bidang pendidikan khususnya melalui beasiswa setiap tahun Bank Indonesia memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan ya," bebernya.
Ia menyebut, pembahasan dana CSR setiap tahunnya melibatkan Anggota Dewan Gubernur BI. Hanya saja pelaksanaan kegiatan CSR dilakukan masing-masing satuan kerja BI.
Diakuinya, pemberitaan terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR tersebut ikut memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan Rupiah. Namun, ia memastikan BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas Rupiah ditengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
"Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar termasuk nilai tukar. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar yang tadi kami sampaikan melalui intervensi melalui pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekunder maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia)," tandasnya.
