Gerindra Sentil Pemerintah Soal Pengawasan e-KTP: Tak Ada Anggaran, Kita Biayai
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah melakukan audit internal terkait penggunaan e-KTP. Bahkan, dia mengklaim Gerindra siap membiayai pembuatan sistem kontrol jika pemerintah tidak mempunyai anggaran.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah melakukan audit internal terkait penggunaan e-KTP. Bahkan, dia mengklaim Gerindra siap membiayai pembuatan sistem kontrol jika pemerintah tidak mempunyai anggaran.
"Jadi kami minta dari Gerindra supaya pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh kemudian juga membangun sistem melalui IT-nya, murah. Kalau pemerintah enggak punya anggaran, Gerindra yang akan membiayai untuk pengawasan dan kontrol," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Apa yang dimaksud dengan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Kapan korban melapor kasus KDRT? Laporan yang dilayangkan korban pada 7 Agustus 2023 lalu telah diterima Unit PPA Polres Metro Bekasi dan masih dalam proses penyelidikan.
Menurutnya, pengawasan e-KTP sangat sederhana dan mudah. Sehingga masyarakat bisa tahu berapa jumlah e-KTP yang dicetak maupun disebar. Dengan begitu, Riza meyakini tidak akan terjadi lagi kasus e-KTP tercecer.
Dia blangko E-KTP itu terdapat chip hingga kini belum diketahui penggunaannya. Begitupun card rider-nya.
"Jangankan di kantor lain, di Bank Mandiri DPR sini saja enggak digunakan itu chipnya, tetap diambil KTP-nya dan di fotocopy. Dari zaman jadul sampai sekarang juga begitu," sambung dia.
Oleh sebab itu, dia juga meminta setiap instansi pemerintah menggunakan card rider. Masyarakat perlu tahu apakah chip yang ada di e-KTP ini berfungsi atau tidak. Jika tidak, menurutnya ini akan menjadi persoalan baru.
"Nah jadi kita minta semua instansi pemerintah semua perbankan stasiun harus menyiapkan card rider. Supaya e-KTP tidak disalahgunakan. Kami harap pemerintah dan kepolisian cepat menuntaskan hal ini," paparnya.
Dia menambahkan ada indikasi oknum yang terlibat terkait kasus tercecernya e-KTP di Duren Sawit beberapa waktu lalu. Sehingga masyarakat menduga ada kecurangan.
"Apakah ada oknum apakah ada keteledoran atau karena tidak disiplin? Tidak salah kalau masyarakat menduga-duga, ada apa-apa atau dipakai untuk kecurangan," tandasnya.
Baca juga:
Komisi II DPR Pertimbangkan Bentuk Pansus untuk Kasus e-KTP Tercecer
Kasus e-KTP Tercecer, Sandiaga Khawatir Pilpres 2019 Tak Jurdil
Komisi II Belum Pasti Bentuk Pansus untuk Bahas e-KTP Tercecer
PAN Nilai Terlalu Jauh Bentuk Pansus Untuk Selidiki Temuan e-KTP Tercecer
1.000 Blanko e-KTP Tercecer Ditemukan di Pariaman