Gerindra soal UU KPK Mulai Berlaku: Sekarang Semua 'Bola' Ada di Pemerintah
Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019. UU tersebut berlaku dengan sendirinya meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak membubuhkan tanda tangan peresmian pemberlakuan UU KPK yang telah direvisi karena alasan kesalahan penulisan.
Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019. UU tersebut berlaku dengan sendirinya meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak membubuhkan tanda tangan peresmian pemberlakuan UU KPK yang telah direvisi karena alasan kesalahan penulisan atau typo dalam draf UU yang diserahkan ke Jokowi.
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria Ahmad Riza Patria menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan penulisan atau typo dalam UU KPK. Karena itu, kata dia, saat ini bola terkait masalah UU KPK ada di tangan pemerintah.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang ingin dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"(Typo sudah selesai?) sepanjang yang saya tahu sudah diserahkan ke Setneg. Sekarang semua bola ada di pemerintah," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).
Riza menjelaskan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk untuk membatalkan UU tersebut. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), merevisi lagi hingga judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sebagaimana kita ketahui ada tiga opsi. Pertama, pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Perppu. Kedua, dilakukan revisi kembali, bisa diajukan pemerintah ke DPR untuk dibahas lagi sampai ada titik temu dan disahkan kembali. Ketiga, mengajukan judicial review, siapa saja masyarakat boleh mengajukan judicial review," ungkapnya.
Kendati demikian, Gerindra, kata Riza, tidak ingin mengintervensi Jokowi. Gerindra menghormati apapun keputusan presiden.
"Kita tunggu saja mana yg akan digunakan. Presiden bisa dengan dua opsi itu. Kami pada posisi menunggu," ucapnya.
Baca juga:
UU Baru Berlaku, Ketua KPK Pastikan OTT Tetap Berjalan
Pimpinan KPK: Selamat Datang Undang-Undang Baru
Mencari Keadilan Buat Korban Gugur & Luka Demonstrasi RUU KUHP & UU KPK
DPR Sebut Aturan Penyadapan KPK Harus Izin Dewan Pengawas Berlaku Desember
Mahfud MD: Jokowi Dihadapkan Pilihan Dilematis Soal Perppu KPK
UU KPK Berlaku Besok, DPR Sebut Izin Penyadapan Masih Lewat Komisioner