GNPF MUI luncurkan Koperasi Syariah 212, DIY terbanyak pendaftarnya
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) meluncurkan Koperasi Primer Nasional Syariah 212. Koperasi Syariah 212 ini lahir dari gagasan untuk memperkuat dan juga memberdayakan masyarakat muslim. Koperasi 212 diluncurkan pertama kali pada Jumat 6 Januari 2017 di Bogor, Jawa Barat.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) meluncurkan Koperasi Primer Nasional Syariah 212. Koperasi Syariah 212 ini lahir dari gagasan untuk memperkuat dan juga memberdayakan masyarakat muslim. Koperasi 212 diluncurkan pertama kali pada Jumat 6 Januari 2017 di Bogor, Jawa Barat.
Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212, Anggito Abimanyu mengatakan, bahwa saat ini sudah ada sekitar 15.000 anggota. Di wilayah DIY sendiri sudah ada 3.000 orang yang terdaftar sebagai anggota koperasi syariah 212.
"Jogja menjadi yang paling aktif dalam merekrut anggota. DIY menjadi terbanyak yang sudah mendaftar," kata Anggito dalam acara Silaturahmi 212 di Sekretariat Masjid Kauman Yogyakarta pada Sabtu (18/2) malam.
Anggito mengungkapkan, koperasi tersebut dikelola resmi dan profesional. Menurut dia, koperasi sudah memiliki badan hukum, telah sesuai dengan UU hukum bisnis yang berlaku, serta mengadakan rapat tahunan.
Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir mengatakan bahwa Koperasi Syariah 212 memang digagas pertama kali oleh para eksponen gerakan 212. Meskipun demikian, para eksponen 212 tidak ikut campur dalam pengelolaan Koperasi Syariah 212.
"Secara resmi tidak ada hubungan tetapi secara historis dan emosional ada. Koperasi Syariah 212 didirikan oleh eksponen 212. Sehingga penggunaan nama 212 pun seizin eksponen 212," jelas Bachtiar.
Bachtiar menambahkan bahwa pengurus koperasi dijalankan oleh mereka yang murni profesional di dalam bidang koperasi. Sedangkan tujuan pembentukan koperasi itu semata untuk menjalankan perekonomian yang sesuai konstitusional.
Aset di Indonesia, kata Bachtiar, 50 persennya hanya dikuasai oleh 1 persen orang di Indonesia, sementara 70 persen aset hanya dikuasai 2 persen oleh negara.
"Ekonomi sekarang lebih mementingkan pemilik modal besar yang tidak berpijak ekonomi kerakyatan dan keumatan. Perekonomian sekarang lebih berpihak pada kapitalis bukan pada kerakyatan," tegas Bachtiar.
Baca juga:
Tersangka pencucian uang dana aksi bela Islam murid Bachtiar Nasir
Pertimbangan GNPF-MUI pakai rekening yayasan buat aksi Bela Islam
MUI Jabar minta polisi usut penghinaan Alquran di Sukabumi
Warga Sukabumi heboh penemuan Alquran penuh coretan
Di sidang Ahok, saksi dari MUI jelaskan soal kata 'dibohongi'
Saksi ahli dari MUI mengaku tersinggung ucapan Ahok soal Al Maidah
Hakim lanjutkan sidang meski kubu Ahok protes soal saksi dari MUI
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Apa yang dikerjasamakan oleh PKBH FH UMY dan PTUN Yogyakarta? Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PTUN Yogyakarta.
-
Di mana UNU Yogyakarta dibangun? Kampus UNU berdiri di lahan 7.478 meter persegi, dan mampu menampung 3.774 mahasiswa dan 151 dosen.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kenapa Hari Koperasi Indonesia diperingati? Tujuan peringatan ini guna mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa menghidupkan koperasi sebagai jalan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
-
Mengapa UNU Yogyakarta didirikan? Terkait pendirian universitas tersebut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan cara NU dalam menghadapi tantangan masa depan Indonesia.