Gubernur Olly Bahas Perizinan Kapal Bersama Tim Satgas 115
Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh KKP dinilai menjadi penyebab terpukulnya industri perikanan di Sulawesi Utara. Karenanya, Gubernur Olly mengeluarkan izin tangkap ikan sementara untuk kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melakukan pertemuan dengan Tim Satgas 115 anti illegal fishing di Minahasa Utara, Kamis (15/11/2018) sore. Pertemuan ini khusus digelar untuk membahas lambannya proses keluarnya izin tangkap ikan bagi kapal nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Diketahui, izin tangkap ikan bagi kapal nelayan di bawah 30 GT berada di pemerintah provinsi. Sementara, untuk kapal nelayan di atas 30 GT berada di KKP.
-
Kapan Doni Monardo meninggal? Doni Monardo meninggal pada Minggu, (3/12) pukul 17.35 WIB.
-
Bagaimana jalur Ondo Budho ditemukan? Pada tahun 2020 lalu, Achmad Waluyo, petugas jaga posko pendakian Dieng, mengecek sendiri lokasi penemuan batu. Ia menemukan susunan batunya masih utuh. Melihat temuan ini, ia langsung menghubungi Aryadi Darwanto, seorang arkeolog asal Banjarnegara. Mendengar kabar temuan itu Aryadi langsung terjun bersama timnya untuk mengamati susunan batu tersebut.
-
Siapa Doni Monardo? Doni Monardo adalah sosok perwira tinggi TNI yang lahir pada tanggal 7 Januari 1960. Ia merupakan sosok yang memiliki pengalaman yang luas dalam bidang penanggulangan bencana dan penanganan krisis.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kapan Dicky Ambon dibunuh di Lapas Cebongan? Pada 23 Maret 2013, terjadi peristiwa penembakan di Lapas Cebongan. Saat itu, 17 orang tak dikenal menyerbu Lapas Cebongan.
-
Dimana lokasi Makam Mbah Dowo berada? Berada di tengah hutan, sejarah makam ini menyimpan tanda tanya.
Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh KKP dinilai menjadi penyebab terpukulnya industri perikanan di Sulawesi Utara. Karenanya, Gubernur Olly mengeluarkan izin tangkap ikan sementara untuk kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan, yang perizinannya sementara berproses di KKP agar para ABK bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Kalau tidak beroperasi ABK akan menganggur sehingga tidak mendapatkan penghasilan," kata Gubernur Olly.
Dalam pertemuan yang juga diikuti Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar ini Gubernur Olly menerangkan hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut mengeluarkan 36 izin melaut untuk mengatasi lambannya perizinan.
"Dari 36 kapal sudah ada 9 kapal yang dikeluarkan izin oleh pusat," beber Olly.
Gubernur Olly berharap nantinya ada kesepakatan bersama dengan KKP untuk mempercepat pengurusan izin bagi kapal yang memenuhi kelengkapan persyaratan sehingga tidak perlu dikeluarkan lagi izin sementara. Sehingga beroperasinya kapal-kapal itu bisa memberikan pasokan ikan kepada industri perikanan Sulut.
Lebih lanjut, Gubernur Olly menyatakan siap mendukung seluruh kebijakan KKP asal ada komunikasi yang baik antara KKP dengan pemerintah daerah.
(mdk/hhw)