Gunakan pagu APBD 2014, Ahok diminta tetap pertahankan e-budgeting
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran.
Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Akhirnya Jakarta akan dibangun dengan mengacu pada pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014 senilai Rp 72,9 triliun.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan, Basuki atau akrab disapa Ahok harus tetap menggunakan e-budgeting dalam penganggarannya. Tujuannya untuk menghilangkan ruang gerak adanya tindakan menyiasati anggaran.
"Ahok haruslah mempertahankan (e-budgeting). Karena dengan e-budgeting memudahkan pengawasan dan menghindari tatap muka dalam bertransaksi," jelas Agus saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/3).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap harus melibatkan penegak hukum KPK, Polisi dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaannya. Namun, ini dapat berdampak pada kinerja PNS DKI Jakarta yang akan menurun karena ketakutan.
"Bisa saja diawasi KPK, Polisi ataupun Kejaksaan Agung untuk pencegahan. Tapi nanti para Pimpro atau eselon 2 gak mau kerja takut sehingga penyerapan rendah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tinggi," jelasnya.
Agus menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) tidak perlu diminta oleh Ahok. Karena memang sudah dilakukan, dan ini menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat.
"Pengawasan ICW sama dengan publik bukan hal baru," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggota dewan memutuskan untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun.
Prasetyo menjelaskan, lima pimpinan dewan, M Taufik, Triwisaksana, Abraham Lunggana, Ferrial Sofya dan dirinya telah melakukan rapat pimpinan hari ini, Senin (23/3). Dan hasilnya, meluruskan niat Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014.
"Memutuskan RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan Pergub," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3).
Kemudian politisi PDI Perjuangan ini membacakan kronologis pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Baca juga:
Ketua DPRD sindir Ahok: Jangan merasa dia kayak pengusaha glodok
Dulu Ahok siap pakai Pergub APBD 2014, sekarang protes sikap DPRD
DPRD tolak e-budgeting, Ahok diminta lanjutkan ajak polisi-KPK awasi
Gunakan e-budgeting, Ahok bisa dimasukkan ke dalam jeruji besi
Ahok soal DPRD dukung e-budgeting: Mereka muak sistem titip menitip
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa anggota Warkop DKI selain Dono? Setelah itu, Dono bergabung dengan almarhum Kasino dan Indro Warkop untuk membentuk trio Warkop DKI yang kemudian sukses di industri perfilman Indonesia.