Gus Muhaimin Usulkan Dana Desa Jadi Rp5 Miliar
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyarankan agar dana desa bisa ditingkatkan hingga Rp 5 miliar. Karena menurutnya, penggunaan dana tersebut banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyarankan agar dana desa bisa ditingkatkan hingga Rp 5 miliar. Karena menurutnya, penggunaan dana tersebut banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini dalamBincang BUMDesa Inspiratif yang digelar Ditjen Pengembangam Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Bantul, Selasa (16/5) petang.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
“Banyak efektivitas penggunaan APBN melalui Dana Desa ini luar biasa. Momentum ini kita jaga bersama, kepala desa agar jangan sampai kesempatan emas penggunaan dana desa ini Terlewatkan di masa yang akan datang. Sehingga target kita 2024 dan ke depan minimal setiap desa bukan saja satu miliar ,Tapi bisa sampai 5 miliar,” kata Muhaimin.
Politikus PKB ini menambahkan, semula program dana desa sempat diragukan banyak pihak, mengingat kepala desa jadi subjek utama dalam pembangunan melalui kewenangannya dalam penggunaan anggaran.
“Beberapa pihak mengkhawatirkan akan terjadi penyelewengan dan sebagainya, namun ternyata hanya terjadi beberapa kasus penyalahgunaan namun kasuistil,”tambahnya.
Namun, Gus Muhaimin menegaskan kepala desa dan BUM Desa terbukti mampu mengelola dana desa secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mereka juga mampu menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa.
“ini komitmen kesungguhan kepala desa dan BUM Desa ,untuk terus menggerakkan potensi yang dimiliki untuk menjadi penopang ekonomi regional maupun nasional . Yang pertama kita telah membuat sejarah yaitu Dana Desa telah merubah wajah kepemimpinan desa dan partisipasi pembangunan betul-betul Dahsyat, lompatannya luar biasa,”imbuhnya.
Melihat besarnya potensi desa, Gus Muhaimin memastikan, usulan kenaikan alokasi dana desa menjadi lima milyar per desa sudah melalui kalkulasi dan perencanaan yang matang.
“Kita (telah) hitung semua. Separuh dari Dana Desa bisa digunakan ekonomi produktif ,baik di wisata desa kebutuhan konsumsi produktivitas pangan dan seterusnya. BUM Desa nanti bisa jadi holding nasional yang besar sekali, yang bisa menopang ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Sebagai informasi, hingga 1 Februari 2023 telah tercatat perkembangan BUM Desa yang signifikan. Jumlah desa yang memiliki BUM Desa meningkat hingga 32,29% dari 4 tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 43.339 BUM Desa menjadi 57.288 BUM Desa.
Terdapat 12.296 BUM Desa berbadan hukum, dengan modal awal Rp 1,76 triliun, asset kini Rp 178,57 miliar, dan omzet setahun lalu Rp 90,26 miliar.
Terdapat 173 BUM Desa Bersama berbadan hukum, dengan modal awal Rp 343,75 miliar, asset kini Rp 8,54 miliar, dan omzet setahun lalu Rp 12,67 miliar
Terdapat 763 BUM Desa Bersama lkd berbadan hukum, dengan modal awal Rp 3,33 triliun, asset kini Rp 125,56 miliar, serta omzet setahun lalu Rp 46,6 miliar.
(mdk/hrs)