Hamili warga, kepala dusun di Klaten dituntut mundur

"Kelakuan Hardi yang berbuat serong kepada Sumiyati hingga hamil tidak bisa dijadikan contoh," kata Seno.

Hardi (40) pria yang menjabat sebagai kepala dusun (Kadus) III, Desa Socakangsi, Kecamatan Jatinom Klaten, Jawa Tengah, dituntut mundur oleh warganya. Hardi yang sudah mempunyai istri sah, dituduh telah berbuat selingkuh dengan seorang warga bernama Sumiyati (45), hingga hamil.

Hari ini Senin (29/09) siang, warga Desa Socakangsi beramai-ramai mendatangi kantor Kecamatan Jatinom. Kepada Camat Jatinom, Anang Widjatmoko, warga mengajukan mosi tidak percaya. Mereka juga melayangkan sebuah surat petisi kepada camat Jatinom. Petisi tertanggal 28 September tersebut berisi pencabutan mandat yang pernah mereka berikan kepada Kadus III.

"Kami dulu pernah memilih Hardi menjadi kepala dusun, tapi sekarang kami cabut. Kelakuan Hardi yang berbuat serong kepada Sumiyati hingga hamil tidak bisa dijadikan contoh. Padahal ia masih mempunyai istri sah," ujar Seno, salah satu warga Desa Socakangsi .

Sebagai warga, ia merasa malu dengan perbuatan yang dilakukan Hardi. Ia dan warga lainnya meminta camat setempat mencabut mandat yang pernah diberikan. Mewakili warga lainnya, ia meminta pemerintah segera mencabut kewenangan Kadus III Desa Socokangsi.

Seno menyebut, perbuatan serong Hardi diketahui warga sejak 6 bulan lalu. Hingga saat ini wanita yang diselingkuhi tersebut sudah hamil 6 bulan. Selain itu, warga menilai Hardi juga lalai terhadap tanggungjawabnya. Karena hingga saat berita ini diturunkan, jabatan Kadus masih dipangkunya, akan tetapi sering tidak masuk dan sering menghilang.

Camat Jatinom Anang Widjatmoko saat dikonfirmasi wartawan mengatakan segera memproses laporan warga. Anang mengaku sudah mengetahui masalah tersebut, bahkan sudah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Namun perundingan yang dilakukan selalu kandas, lantaran yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam pertemuan.

"Kami akan segera berkonsultasi dengan Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Klaten untuk menemukan solusi yang tepat," ujarnya.