Hingga awal 2014, ada 4,5 juta warga Jabar miskin
Jumlah itu masuk dalam empat kategori: Sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin.
Sebanyak 4,5 juta warga Jabar masuk dalam kategori miskin. Jumlah tersebut menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir yang menyebutkan 9,89 persen dari 45 juta warga Jabar belum sejahtera secara ekonomi.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengungkapkan, jumlah itu masuk dalam empat kategori: Sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Pada 2014 ini Pemprov Jabar berupaya melakukan pengurangan kemiskinan secara sistemik dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.
"Dari data BPS jumlah warga miskin mencapai 9,89 persen atau 4,5 juta jiwa penduduk Jabar. Jumlah itu terbagi menjadi empat kategori tadi," kata Deddy, usai memimpin rapat penanggulangan kemiskinan Jabar, di Gedung Sate Bandung, Selasa (11/2).
Dalam rapat yang diikuti sejumlah Kepala OPD menurut pria yang akrab disapa Demiz ini, pihaknya akan kembali mendata warga miskin menjadikan kilometer nol pro poor Jabar sebagai alat kendali penanggulangan kemiskinan berbasis individu dengan data spasial dan a-spasial.
"Ini saya kira terobosan teknologi dan ini baru Jabar yang melakukan. Bagaimana kerjasama dengan IBM mencoba membuat data yang bukan hanya sekedar nama tapi, dengan gambar atau foto," jelasnya.
Data tersebut diyakini dia akan lebih valid bahkan melengkapi yang sebelumnya bercermin pada PNPM, penerima raskin, atau Jamkesmas.
"Kalau kita kembali mendata, dengan yang bukan cuma nama tapi ada foto kondisi kehidupan, kita lihat apakah penduduk Jabar berkurang atau bertambah," ungkapnya.
Dia berharap program Pemprov Jabar untuk mengatasi kemiskinan terus bergulir. Sehingga ini akan memudahkan untuk mengevaluasi dan mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dari program penuntasan kemiskinan yang ada saat ini.
Sejauh ini penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Jabar masih berbasis data BPS. "Kita lihat dari BPS untuk kemudian pemerintah salurkan raskin (beras miskin), rutilahu (rumah tidak layak huni)," jelasnya.
Baca juga:
Tragis, anak nelayan di Marunda ini mengalami gizi buruk
Ekonomi RI 2013 tumbuh 5,7 persen, kemiskinan diyakini berkurang
BPS prediksi warga miskin masih didominasi sektor pertanian
Menkeu yakin angka kemiskinan tahun ini bakal turun
Meski berat, pemerintah target angka kemiskinan 8-10 persen
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.