Honorer K-2 rawan diperalat calon petahana dongkrak suara di pilkada
Mereka juga menjadi sasaran empuk calo menawarkan jadi CPNS lewat jalan pintas, dengan imbalan duit.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengingatkan pegawai honorer kategori 2 (K-2) rawan diperalat oleh kepala daerah petahana guna mendongkrak suara supaya menang dalam pilkada. Peluang mobilisasi itu bisa terjadi usai kesepakatan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dengan Komisi II DPR, buat mengangkat tenaga honorer K-2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Kemenpan-RB mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya tenaga honorer agar mewaspadai upaya penggiringan ke alat politik (pilkada) oleh pejabat incumbent (petahana)," kata Karo Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Herman Suryatman, di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/9).
Kemenpan-RB juga meminta tenaga honorer K-2 waspada potensi munculnya calo mengiming-imingi janji pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS dengan jalan pintas. Mereka meminta para tenaga honorer tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh informasi tidak jelas beredar, selain informasi resmi dari Kemenpan-RB.
Menurut Herman, seluruh proses terkait dengan pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi CPNS sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis. Sehingga dia menyatakan tidak benar jika ada pungutan dalam proses itu.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang minta uang kepada honorer K2, baik dari pejabat, pegawai, atau pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat terkait, jangan ditanggapi," ujar Herman.
Herman menekankan seluruh proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dibiayai dengan uang negara, baik melalui APBD maupun APBN. Dia meminta jika ada orang kedapatan menipu honorer K2 supaya segera dilaporkan kepada polisi.
"Seluruh informasi terkait proses pengangkatan honorer K-2 akan kami publikasi melalui situs resmi Kemenpan-RB. Bagi honorer K-2 yang sudah ditipu dan telah membayarkan sejumlah uang ke oknum PNS atau pejabat daerah, silakan melaporkannya ke polisi," tambah Herman.
Sebelumnya Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan kesiapan pemerintah mengangkat seluruh tenaga honorer K-2 menjadi CPNS. Keputusan itu diutarakan Yuddy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, di tengah demonstrasi besar-besaran tenaga honorer K-2 pekan lalu.