Ikut Rapat Pembahasan, Ketua KPK Sebut Vaksin Berbayar Berisiko Dikorupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, dirinya menghadiri rapat koordinasi vaksin mandiri dan gotong royong yang diselenggarakan pada, Senin 12 Juli 2021.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, dirinya menghadiri rapat koordinasi vaksin mandiri dan gotong royong yang diselenggarakan pada, Senin 12 Juli 2021.
Firli menyebut, rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
-
Apa yang dirasakan Vincent Raditya saat mengalami flu Singapura? Vincent Raditya menyatakan bahwa pada tahap awal, ia mengalami demam tinggi selama tiga hari. Ia merasakan tubuhnya lemas dan berat, serta mengalami nyeri pada leher.
-
Kenapa bentuk kapsid virus berbeda-beda? Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, heliks, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau sub-unit protein.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Apa itu Vaksin Herpes Zoster? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah. Vaksin Herpes Zoster sendiri perlu didapatkan oleh kelompok usia 50 tahun ke atas.
-
Kenapa vaksin Herpes Zoster penting? Vaksin Herpes ZosterSangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mendapatkan vaksin Herpes Zoster. Hal ini agar kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa dicegah.
Firli mengaku, dalam rapat dirinya menyampaikan materi adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam program vaksin berbayar. Potensi terjadinya kecurangan bisa terjadi mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program.
"Saya juga menyampaikan saran strategis menyikapi potensi fraud (kecurangan) jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7).
Firli mengaku dirinya sudah memberi masukan dan dasar hukum kerawanan program vaksin berbayar dalam tiap tahapan. Firli menyebut KPK sudah memberikan setidaknya 6 saran yang harus dilakukan agar tak terjadi kecurangan dalam program ini.
"KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi," kata Firli.
Menurut Firli, penjualan vaksin gotong royong ke individu melalui Kimia Farma meski sudah dilengkapi dengan Permenkes, menurut KPK berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin karena efektivitas rendah dan jangkauan Kimia Farma terbatas.
Perluasan penggunaan vaksin gotong royong ke individu ini direkomendasikan hanya menggunakan vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin hibah baik bilateral maupun skema covax. Kemudian data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong harus transparan.
"Pelaksanaan hanya melalui lembaga/intitusi yang menjangkau kabupaten/kota. Misalnya rumah sakit swasta se-Indonesia atau Kantor Pelayanan Pajak. Sebab,mereka punya data base wajib pajak yang mampu secara ekonomis, atau lembaga lain selain retail seperti Kimia Farma," kata Firli.
Kemudian perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kedaluwarsa dan distribusi lebih merata.
Rekomendasi selanjutnya yakni Firli menyebut sesuai Perpres No. 99 Tahun 2020, Menkes diperintahkan untuk menentukan jumlah, jenis, harga, serta mekanisme vaksinasi.
Kemudian perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan minitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel, dan pastikan jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi.
"Data menjadi kata kunci, untuk itu Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi," kata Firli.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BIN Gelar Vaksinasi Door to Door di 14 Provinsi, Sasar Warga Belum Punya Akses Vaksin
Polisi Periksa Vaksinator & Perekam Video Vaksinasi Diduga Tak Sesuai SOP di Karawang
Hari Ini Ribuan Pelajar SMP di Kota Tangerang dan Tangsel Menerima Vaksinasi
Satgas: Hasil Uji Klinis Vaksin Mampu Bekerja Efektif Pada Varian Kappa
Hipmi: Semua Upaya untuk Percepat Proses Vaksinasi Perlu Dioptimalkan
Puan: Vaksin Berbayar Gotong Royong Untuk Mempercepat Herd Immunity