Ikuti UU Pemilu, Wamenkeu tolak dana saksi dibebankan pada APBN
Ikuti UU Pemilu, Wamenkeu tolak dana saksi dibebankan pada APBN. Mardiasmo menekankan, pemerintah berkomitmen menjalankan UU Pemilu. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk mengabulkan usulan agar dana saksi parpol dibebankan ke kas negara.
Pemerintah menolak usulan partai politik agar biaya saksi partai untuk Pileg 2019 dibebankan ke APBN. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, Undang-Undang Pemilu sudah mengatur bahwa negara hanya mengalokasikan anggaran untuk pelatihan saksi kepada penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Enggak, kita ikuti UU Pemilu. Kita sudah bahas dan di dalam UU Pemilu sudah ada APBN," kata Mardiasmo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/10).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Siapa Danil Sapt? Nama Danil Sapt mungkin sudah tak asing bagi para pengguna TikTok. Pria yang identik dengan rambut keriting ini dikenal piawai dalam merangkai kata-kata motivasi yang diunggah di akun pribadinya.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan Museum Ullen Sentalu buka? Museum Ullen Sentalu beroperasi setiap hari kecuali pada hari Selasa, Senin pertama setiap bulannya, dan hari raya Nyepi. Jam operasional museum adalah pukul 08.30 - 16.00.
Mardiasmo menekankan, pemerintah berkomitmen menjalankan UU Pemilu. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk mengabulkan usulan agar dana saksi parpol dibebankan ke kas negara.
"Kan sudah ada di UU itu, yang dianggarkan di Bawaslu saja. Coba kita lihat dulu, UU Pemilu katakan begitu," ujarnya.
Sebelumnya, DPR mengusulkan anggaran dana saksi parpol dimasukan dalam APBN Tahun 2019. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).
"Untuk memenuhi saksi Pemilu pada setiap TPS di Pemilu 2019, Komisi II DPR mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditetapkan dalam UU APBN tahun 2019," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali.
Amali menilai tidak semua partai memiliki anggaran yang cukup untuk menyewa saksi di Pemilu 2019. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mempertimbangkan usulan itu.
"Kita serahkan ke Pemerintah, kita enggak tau berapa, kita mengusulkan saja, kalau tidak disetujui berarti partai yang mampu dan tidak mampu, payung hukumnya ada UU APBN," ucapnya.
Amali yakin alokasi dana untuk saksi parpol tidak akan membebani negara. Dia juga menegaskan, dana tersebut nantinya tidak akan dikelola langsung oleh partai politik.
"Kan ini pengawas, dan kita enggak mau partai politik, tidak boleh masuk ke partai politik," tandasnya.
Baca juga:
ICW: Dana saksi Pemilu harus jadi tanggung jawab parpol
NasDem tolak dana saksi pemilu ditanggung pemerintah karena membebani APBN
Fadli Zon nilai saksi Pemilu dibiayai negara bakal meningkatkan kualitas demokrasi
Usulan dana saksi dibiayai APBN, parpol diminta tak jadi benalu dan bebani negara
Komisi II ajukan dana saksi Rp 3,9 Triliun masuk APBN 2019
'Daripada mendanai saksi parpol lebih baik bangun rumah korban bencana NTB & Sulteng'