Ini dampak negatif putusan MK 'rombak' objek praperadilan

Penyidik menjadi tidak bisa menuntaskan perkara dalam waktu cepat.

2015-05-08 16:46:02

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang 'merombak' objek praperadilan dalam KUHAP mempunyai dampak negatif.

Dampak negatif tersebut, menurut Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi, Rivai Kusumanegara, penyidik menjadi tidak bisa menuntaskan perkara dalam waktu cepat karena tersangka akan menggugatnya di sidang praperadilan selama dua pekan.

"Dikhawatirkan beban ini akan menurunkan kinerja penyidik untuk menuntaskan kasus pidana yang selalu lebih maju dari segi kualitas dan kuantitas," ujar Rivai saat diskusi soal wajah baru praperadilan pasca-putusan MK di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (8/5).

Selain itu, menurut Rivai, tahapan penyidikan sangat mungkin dihentikan karena putusan sidang praperadilan.

"Semakin menumpuknya perkara di pengadilan karena terbukanya upaya hukum baru pasca putusan MK. Padahal persoalan tunggakan perkara masih menjadi perhatian perkara masih menjadi perhatian lembaga yudikatif dan baru-baru ini MA berkeberatan menangani sengketa pilkada yang dialihkan oleh MK," kata Rivai menambahkan praperadilan juga bertentangan dengan azas peradilan yang cepat dan berbiaya murah.

Lanjut dia, praperadilan belum menyentuh upaya paksa, misalnya pemasangan garis polisi, pemblokiran rekening dan hak atas tanah yang merugikan tersangka.

"Kalau dampak positifnya, tersangka yang terkatung-katung nasibnya tanpa batasan waktu yang jelas dapat meminta dihentikan penyidikan," tutupnya.

Baca juga:
MK perluas objek praperadilan, Hadi Poernomo kembali ajukan gugatan
MK perluas objek praperadilan, KPK siap hadapi gugatan tersangka
MK putuskan penetapan tersangka masuk objek praperadilan
Presiden Jokowi lantik hakim konstitusi Manahan Sitompul
'Investor cuma cari untung di RI terus dibawa kabur ke negaranya'

(mdk/ren)