Ini kata pengamat soal Indonesia surplus beras 2,85 juta ton selama 2018
Surplus beras ini , kata Hensat, bisa menjadi rujukan kuat karena metodenya telah disempurnakan oleh BPS sehingga seharusnya memang kita tak perlu impor beras lagi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Surplus tersebut tersebar di 14,1 juta rumah tangga produsen. Sekitar 47 persen stok tersebut ada di penggilingan, ada stok di pedangan dan sebagainya.
Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) untuk melakukan penghitungan luas panen gabah kering giling (GKG) untuk kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
Hal ini ungkapkan Kepala BPS Suhariyanto saat menghadiri rapat terbatas terkait penyempurnaan metode produksi beras yang dipimpin Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Senin 22 Oktober 2018 kemarin.
"Kami menggunakan sebuah metode yang namanya kerangka sampel area merupakan inovasi yang dilakukan BPPT dan sudah mendapat penghargaan dari LIPI," kata Suhariyanto, Selasa (23/10/2018).
Menurutnya, selama ini BPS telah melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras tersebut bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Suhariyanto menjelaskan pembaruan informasi luas lahan bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta hektare. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp 635 ribu hektare.
"Ini akan menjadi dasar penghitungan untuk mengestimasi angka produksi, dan saya 'summary'-kan dengan luas bahan baku sawah 7,1 juta hektare dan menggunakan metode KSA, maka luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta hektare," ujar Suhariyanto.
Dari hasil panen tersebut, lanjutnya, produksi padi dalam bentuk GKG diperkirakan sebanyak 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.
Sementara itu, angka konsumsi beras rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kg per kapita per tahun atau setara dengan total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional.
"Jadi dari perhitungan tersebut, Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan dengan hasil paparan BPS yang menegaskan Indonesia mengalami surplus produksi beras ini memang sebuah prestasi.
"Ini prestasi pemerintahan Jokowi, khususnya prestasi Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Amran dan prestasi para petani," ujar Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat
Hensat menambahkan, apa yang telah diupayakan oleh Kementan dengan terus menggenjot produksi ini menimbulkan kenyamanan. "Walau dari beberapa survei ekonomi, negara kita mengalami kesulitan, namun dengan surplus beras ini, rakyat tidak lagi takut akan kekurangan beras," imbuhnya.
Menurut Hensat, yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana distribusi surplus beras ini memang benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat. "Dengan data kuat seperti ini harusnya sisi lain sektor pemerintah di bidang perdagangan segera berkoordinasi dengan kementan sehingga tidak ada lagi polemik tentang harus atau tidaknya mengimpor beras," tegasnya.
Surplus beras ini , kata Hensat, bisa menjadi rujukan kuat karena metodenya telah disempurnakan oleh BPS sehingga seharusnya memang kita tak perlu impor beras lagi. Senada dengan itu, pengamat politik dan kebijakan publik, Muh. Saifullah menilai apa yang disampaikan BPS terkait produksi beras nasional akan mengakhiri polemik yang selama ini terus terjadi.
"Apa yang diproyeksikan Kementerian Pertanian bahwa kita memang sedang mengalami surplus beras itu memang benar. Data dari BPS seharusnya menjadi acuan bersama semua institusi terkait untuk mengeluarkan kebijakan," katanya.
Muh.Saiful juga menilai surplus beras ini menjadi salah satu prestasi terbesar pemerintah dan Menteri Amran dalam kurung waktu 4 tahun pemerintahan Jokowi. "Ini layak diapresiasi bahwa segala upaya dan kerja keras Kementerian Pertanian akhirnya membuahkan hasil yang cukup besar. Ini merupakan kado istimewa 4 tahun pemerintahan Jokowi," pungkasnya.
Baca juga:
Data BPS catat produksi beras sepanjang 2018 capai 32,4 juta ton
Kementan sebut terobosan pembangunan pertanian angkat kesejahteraan petani
Optimalisasi lahan rawa jadi langkah besar Indonesia wujudkan ketahanan pangan
Pemerintah Jokowi target kembalikan Indonesia sebagai raja rempah dunia
Kementan targetkan jadi produsen lada nomor satu di dunia
Jokowi bakal canangkan optimalisasi lahan rawa untuk produksi pangan di HPS 2018