Ini pembelaan Jokowi dan kubunya soal Proton jadi mobnas
Jokowi menanggapi santai tudingan miring di balik kerjasama Proton dengan perusahaan Hendropriyono.
Sorotan negatif datang dari publik menanggapi rencana kerjasama Proton dengan perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari memproduksi mobil nasional.
Presiden Joko Widodo dituding telah melupakan mobil Esemka, yang dulu digadang-gadang dia saat menjadi wali kota Solo sebagai calon mobil nasional. Apalagi, Jokowi dianggap memberikan keistimewaan terhadap kroninya, Hendropriyono yang tidak berpengalaman dalam bisnis otomotif.
Satu lagi, sentimen negatif juga ditujukan kepada Malaysia, negara yang selama ini kerap melecehkan Indonesia, dari klaim budaya, masalah perbatasan, hingga pelecehan terhadap TKI. Jika ingin bermitra, pemerintah diminta menggandeng negara raksasa otomotif seperti Jepang dan Korea.
Namun, kritikan itu ditanggapi santai Presiden Jokowi. Dia memberikan sejumlah alasan kerjasama itu masih merupakan tahap awal dan butuh proses panjang. Demikian juga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang malah memuji cita-cita Hendropriyono ingin membuat mobil nasional.
Apa saja pembelaan Jokowi dan JK soal Proton jadi mobil nasional? Berikut rangkumannya:
-
Siapa yang mencobai kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa yang dijuluki 'Raja Mobil Indonesia'? Karena memiliki banyak keagenan mobil lah, Hasjim Ning dijuluki 'Raja Mobil Indonesia'.
-
Bagaimana BYD Dolphin bisa menarik perhatian Presiden Joko Widodo? Dolphin Sendiri sempat menarik perhatian Presiden Joko Widodo saat IIMS 2024 lalu.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Murni urusan bisnis
Presiden Joko Widodo mengatakan tak ikut campur dalam kerja sama pembuatan mobil nasional bersama pabrikan Malaysia, Proton. Menurutnya, rencana kerja sama itu merupakan murni kepentingan bisnis.
"Itu kan business to business," ujar presiden sebelum mengunjungi Rizal Memorial Park di Manila, Filipina, Senin (9/2).
Selain itu, presiden juga menegaskan jika nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan bisnis dengan industri otomotif Malaysia, Proton merupakan kesepakatan yang awal sekali. Pelaksanaan studi kelaikan juga belum berjalan.
"Itu pun saya kira masih sebuah MoU yang awal sekali. Jadi kemarin karena diundang Dr Mahatir dan Pak PM Najib Razak, ya saya datang jadi masih awal sekali," ujarnya.
Indonesia terbuka untuk kerjasama bisnis
Jokowi menyatakan, pada dasarnya, Indonesia terbuka untuk seluruh bentuk kerja sama bisnis. Investor sangat dibutuhkan untuk perekonomian nasional.
"Ya kita kan terbuka mau yang dari Malaysia masuk untuk investasi ya silakan, mau dari Korea juga silakan, mau dari Jepang yang sudah banyak mau investasi lebih besar lagi ya silakan, kita butuh investasi," kata Jokowi di Manila, Filipina, (9/2).
Mobil nasional harus diproduksi di Indonesia
Jokowi menjelaskan, penandatangan nota kesepahaman terkait industri otomotif Malaysia Proton adalah terkait business to business. Menurut dia, penandatanganan nota kesepahaman itu juga masih dalam tahapan sangat awal.
"Kita saat itu diundang untuk datang ke Proton dan yang hadir di sana adalah chairmannya DR Mahathir Mohammad yang mengundang secara khusus dan hadir juga PM Malaysia Najib Razak, jadi saya pada posisi diundang datang," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, saat baru tiba dari Manila, Selasa (10/2) malam.
Menurut Jokowi, kalau bicara mobil nasional, dirinya akan bicara Esemka. Dia menjanjikan bahwa produk mobil nasional harus dibuat di Indonesia.
"Yang jelas kalau mobil nasional itu brand dan principalnya harus di Indonesia," katanya.
JK puji Hendropriyono
Senada dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan, nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani perusahaan milik AM Hendropriyono, yakni PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holdings Berhard merupakan kerja sama antara dua perusahaan otomotif.
Bahkan, JK sapaan akrabnya mengapresiasi langkah bisnis mantan kepala BIN Hendropriyono kerja sama bidang otomotif.
"Tentu semua inisiatif harus dihargai. Antara Business to Business, perusahaan dengan perusahaan. Jadi antara perusahaan Proton dengan perusahaannya Pak Hendropriyono. Kita harus hargai," kata JK di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2).
JK mengaku belum mengetahui secara pasti isi nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak. Termasuk soal kemungkinan membuat mobil nasional dari hasil kerja sama ini.
"Saya belum baca MoU-nya, belum tahu. Saya kira mobnas itu banyak kriterianya. desainnya, produksinya," ucapnya.
Menjawab kritik soal produk Malaysia jadi mobil nasional, JK menjawab enteng. Menurut JK, jika kriterianya hanya lokasi perakitan, maka hampir semua merek mobil di Indonesia bisa jadi mobil nasional.
"Kalau begitu sebetulnya banyak mobil mobnas di Indonesia. Mobil-mobil yang sekarang beredar seperti Toyota, Daihatsu. Itu kan semuanya sudah banyak 80 persen dibikin di Indonesia. Tentu dilihat dari industri itu pasti mobil Indonesia merek internasional," ucap JK.
Pemerintah tidak terlibat
Menteri Perindustrian Saleh Husin memastikan penandatanganan kerjasama Proton dengan perusahaan Hendropriyono adalah kesepakatan bisnis antara swasta dengan swasta.
"Penandatanganan MoU itu murni business to business dan dilakukan dalam rangka membuat feasibility study untuk 6 bulan ke depan," kata Saleh di Jakarta, Minggu (8/2).
Menperin juga menegaskan, pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Begitu juga dengan pelibatan perusahaan pelat merah alias BUMN.
"Tidak ada pelibatan unsur pemerintah, baik menggunakan APBN maupun BUMN. Jadi sekali lagi itu murni private to private," imbuh Saleh.
Terkait kehadiran Presiden Joko Widodo, Menteri Perindustrian mengungkapkan hal itu adalah wajar. Acara seperti itu jamak diselenggarakan dalam rangkaian kunjungan pemimpin-pemimpin negara manapun.
Selain itu, merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak swasta yang membuka peluang kerja sama dengan mitra dari negara tetangga.
"Selama ini, kunjungan seorang pemimpin negara manapun ke luar negeri juga menyertakan delegasi para pengusaha nasional untuk bertemu dengan sesama pengusaha di negara tujuan. Dari situ komunikasi terjalin dan ujungnya adalah kerjasama strategis, seperti investasi dan lain-lain," papar Saleh.