Istana: Jokowi Teken Keppres Pansel KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027
Namun Faldo tak menjabarkan siapa saja sosok yang menjadi panitia seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Dia hanya mengatakan persiapan seleksi tersebut berjalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini membenarkan, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang panitia seleksi (pansel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.
"Sudah disampaikan kepada Kemendagri pada hari Jumat lalu, sudah ditandatangani (Jokowi) hari Kamis. Sudah jalan sesuai aturan," kata Faldo kepada wartawan lewat pesan singkat, Senin (11/10/2021).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Siapa yang melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Siapa yang akan mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden di KPU? Pada hari Sabtu sore, kami telah mendapatkan surat, menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi, atau gabungan partai politik dari Partai NasDem, Partai PKB, dan Partai PKS, " kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Idham menyampaikan, tiga parpol tersebut bakal mendaftarkan capres-cawapresnya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di hari pertama pendaftaran capres-cawapres dibuka, 19 Oktober 2023. "Berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam 08.00 WIB pagi sampai dengan selesai," kata Idham.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana KPU mengawasi jalannya pemilihan? Sebagai penyelenggara, KPU bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mereka harus memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan secara adil dan transparan, serta menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.
Namun Faldo tak menjabarkan siapa saja sosok yang menjadi panitia seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Dia hanya mengatakan persiapan seleksi tersebut berjalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kita tunggu saja prosesnya berjalan," ujar dia.
Hal teknis soal pansel anggota KPU dan Bawaslu akan diumumkan Kementerian Dalam Negeri hari ini. Seperti diketahui, jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode sekarang akan berakhir pada 2022, usai menjabat sejak 2017 lalu.
"Tidak ada kendala apapun. Semuanya nanti Kemendagri yang tindaklanjuti. Informasi lebih lanjut Kemendagri yang akan bicara. Rencana hari ini," tutup Faldo.
Reporter: M Radityo
Baca juga:
Bawaslu: Kami Siap Laksanakan Tahapan Pemilu, Mau 21 Februari atau 15 Mei
Pemerintah Usul Pemilu 15 Mei 2024, PKS Bilang 'Nuwun Sewu Tidak Etis'
Perludem: KPU Punya Otoritas Tentukan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara
KPU Sebut Bila Opsi Pemilu 15 Mei 2024, Maka Pilkada Mundur 19 Februari 2025
PKS Minta Jokowi Ikuti Jadwal Pemilu Usulan KPU