Istana: Komnas HAM Dipersilakan Beberkan Bila Ada Pelanggaran HAM di Insiden Wadas
“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” tambah Mahfud.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kantor Staf Presiden (KSP) mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Jumat (11/2/2022)
Rapat koordinasi tersebut membahas mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang Mahfud MD soroti dalam debat cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
“Kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra dengan melibatkan atau meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator,” ungkap Menkopolhukam, Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).
“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” tambah Mahfud.
Senada dengan Menkopolhukam, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas untuk mendalami apabila ada pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek. “Pemerintah membuka akses luas bagi Komnas HAM. Proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran,” ujar Jaleswari.
Ia menekankan bahwa pendekatan persuasif dan pelibatan unsur-unsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan, tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener.
“ Komnas HAM dipersilakan untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika menemukan pelanggaran HAM,” ujarnya.
“Seperti yang juga kerap diarahkan Presiden di berbagai kesempatan, proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya. Pendekatan demikian lah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” tutup Jaleswari.
Baca juga:
Komnas HAM Awasi Komitmen Ganjar dan Polri Jaga Kedamaian di Desa Wadas
Komisi III DPR: Desa Wadas Bukan Bagian PSN, Masyarakat Berhak Menolak
Komnas HAM Dorong Ganjar Pranowo Ubah Pendekatan Penyelesaian Masalah di Desa Wadas
Pembangunan Bendungan Bener Wadas Lanjut, Pemerintah Kedepankan Dialog dan Musyawarah
Anggota DPR Soal Insiden Wadas: Jokowi Tak Suka Pendekatan Kekerasan
Polda Jateng Pastikan Tak Ada Warga Ditahan, Klaim 250 Personel Ditarik dari Wadas