'Isu revisi UU ramai saat KPK akan bongkar kasus di DPR dan Istana'

Pengamat ini menilai revisi UU KPK memiliki tiga kecacatan, yaitu moral, prosedural dan material.

Penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Pengamat sosial dan politik Indeed, Arif Susanto, menilai upaya pelemahan KPK selalu terjadi ketika KPK akan membongkar kasus-kasus besar di sekitaran DPR dan Istana.

"Jika KPK akan membongkar kasus-kasus besar di DPR dan Istana, maka akan ada serangan balik terhadap KPK," kata Arif di Gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).

Ia mencurigai ada indikasi barter politik antara DPR dan pemerintah. Ia juga melihat inkonsistensi sikap pemerintah dan DPR karena dalam pembahasan revisi UU KPK sering tidak berjalan beriringan.

Tak berhenti di situ, ia juga menilai revisi UU KPK memiliki tiga kecacatan, yaitu moral, prosedural dan material.

"Cacat moral, motifnya sudah bermasalah. Alih-alih menguatkan ternyata melemahkan KPK dengan adanya Badan Pengawas KPK. Kedua, cacat prosedural, tidak ada draf akademik, bahkan rancangannya berubah-ubah. Ketiga cacat material yaitu ada empat pasal yang cacat dan belum jelasnya hak dan kewenangan badan pengawas KPK nantinya, " terangnya.

Menurut dia tantangan KPK saat ini bukan hanya menolak revisi UU KPK. Tetapi meneruskan perjuangan KPK dua jilid sebelumnya dalam pemberantasan korupsi di level kasus-kasus besar setingkat Century dan BLBI.

Baca juga:
Pemerintah akan tarik diri jika revisi UU terbukti lemahkan KPK
Romo Benny: Jika setuju revisi UU KPK, Jokowi jauh dari rakyat
Baleg DPR putuskan bentuk Panja Harmonisasi Revisi UU KPK
Tolak revisi UU, Gerindra usul seluruh pejabat wajib disadap KPK
Revisi UU KPK, Baleg DPR dengarkan keterangan pakar hukum
Diundang Baleg, Pakar Hukum Pidana ini tak setuju ada revisi UU KPK
Prof Romli: Jangan sampai KPK menganggap semua lembaga korup