Jadi Pembina Garbi Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi Tak Masalah Jika Dipecat PKS
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hadi Mulyadi yang juga Wakil Gubernur Kaltim, menjadi pembina ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Kalimantan Timur. Hadi tidak ambil pusing apabila nanti dia dipecat terkait hal tersebut.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hadi Mulyadi yang juga Wakil Gubernur Kaltim, menjadi pembina ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Kalimantan Timur. Hadi tidak ambil pusing apabila nanti dia dipecat terkait hal tersebut.
Menurut Hadi, sejauh ini dia belum keluar dari PKS. Bahkan, saat ini, Hadi masih menjabat anggota Majelis Syuro PKS, sambil menempati jabatan pembina Garbi Kaltim.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
"Kalau sebagai pembina Garbi, saya dianggap tidak lagi, dilarang di PKS, itu dilihat nanti. Tidak ada masalah. Saya dulu mendirikan PKS, membesarkannya. Kalau misal dianggap tidak lagi di PKS, itu hak PKS menilai saya," kata Hadi kepada wartawan di acara berbuka puasa bersama inisiator Garbi Anis Matta, Samarinda, Sabtu kemarin.
Hadi menerangkan, meski memang sebagian Garbi berasal dari kader PKS, sejauh ini tidak ada niatan untuk memecah belah PKS. "Ada keputusan rotasi di internal PKS, bagi kami itu dipecat tanda kutip. Karena sisa 4 bulan Pemilu. Ini kan suatu yang tidak produktif," ungkap Hadi.
Masih menurut Hadi, sejauh ini belum bisa dipastikan Garbi menjadi parpol baru atau tidak. "Garbi ini sejalan visi misi gubernur. Tidak ada yang bertentangan. Kalau memang memenuhi syarat (jadi parpol baru), kenapa tidak?" terang Hadi.
"Saya diusung PKS (di Pilgub Kaltim). Transaksi saya dengan PKS selesai. Urusan saya dengan PKS selesai. Dan saya, pendiri PKS dahulu, semua hak dan kewajiban saya sebagai PKS selesai dengan selesainya (masa jabatan) Wagub," pungkas Hadi.
Baca juga:
PKS DKI Tegaskan Tak Pasok HT untuk Kerusuhan 22 Mei
PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS Diprediksi Kuasai Kursi DPRD DKI Jakarta
Bila Lolos Ke Senayan, Ahmad Syaikhu Harus Pilih DPR atau Wagub DKI
Dugaan Penggelembungan Suara NasDem, KPU Bekasi Divonis Langgar Administrasi Pemilu
PKS Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara NasDem di Bekasi ke Bawaslu Jabar
Mardani Ali Sera Setuju Pembentukan Pansus usai Rekapitulasi Pemilu 2019 Rampung