Jaksa Agung akui sulit usut politik uang di Pemilu karena tertutup & terorganisir
Jaksa Agung M Prasetyo mengakui, penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Pemilu sangat sulit. Sebab, praktik politik uang biasanya dilakukan secara tertutup dan terorganisir. Sehingga penegak hukum kesulitan dalam proses pembuktian.
Memasuki tahun politik, Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang atau Money politics. Satgas ini akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugasnya meminimalisir kecurangan yang dilakukan salah satu calon Kepala Daerah. Dengan begitu masyarakat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas.
Jaksa Agung M Prasetyo mengakui, penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Pemilu sangat sulit. Sebab, praktik politik uang biasanya dilakukan secara tertutup dan terorganisir. Sehingga penegak hukum kesulitan dalam proses pembuktian.
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Meski dalam praktik penegak hukum di lapangan itu sulit karena terorganisir, tertutup, dan sembunyi-sembunyi saking tertutup, saling membantah dan enggak terbuka," kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).
Apalagi, lanjut Prasetyo, batas waktu penegakan hukum untuk kasus pilkada relatif singkat. Hanya sekitar 51 hari.
"Tata cara waktu penyelesaian perkara dan pemilu paling lama hanya 51 hari," tegasnya.
Mengantisipasi praktik politik uang dalam Pilkada dan Pemilu, Jaksa Agung melihat perlu adanya deteksi dini kecurangan dan pelanggaran yang dimungkinkan bakal terjadi.
"Panwaslu, DKPP ketika ditengarai ada penyimpangan, oleh penyelenggara Pilkada atau Pemilu harus ada deteksi dini," ucap Prasetyo.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai Pilkada Serentak pada 2018 mendatang akan sulit untuk jauh dari politik uang. Perang modal di balik pencalonan para calon yang maju ditengarai Amien Rais menjadi penyebabnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan, para pemodal maupun pengusaha banyak yang bermain dan punya andil dalam perhelatan Pilkada 2018 mendatang. Menurut dia, para pengusaha menjadi penyokong dana bagi pasangan calon yang maju di Pilkada Serentak. Tak hanya itu, Amien Rais juga menuding para pemodal ini turut berjudi untuk para calon yang diusungnya.
Amien Rais menambahkan, calon pasangan kepala daerah yang maju dengan didanai para cukong atau pemodal besar ini biasanya mampu meraih suara terbanyak dan memenangi pemilihan. Potensi para calon yang memiliki modal sedikit untuk menang semakin sulit.
Baca juga:
Lapor Bareskrim, kubu Daryatmo tuding OSO minta Rp 350 juta ke caleg DPRD
Membuat tahun politik jadi adem, tak ada isu SARA dan politik uang
Gede Pasek tuntut kubu Sudding minta maaf terkait tudingan Rp 200 M
Kemelut mahar Rp 200 miliar bikin Hanura bergelut
Agar mahar politik tak dianggap wajar