Jaksa Agung dan Ketua DPR tegaskan dukung KPK berantas korupsi
Jaksa Agung membantah membantah bahwa selama ini KPK berjalan sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Jaksa Agung M Prasetyo menyatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak keras segala bentuk korupsi. Dia membantah, bahwa selama ini KPK berjalan sendiri dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Prasetyo usai menghadiri acara buka puasa bersama di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/5). Hadir pula dalam kesempatan ini, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua MK Anwar Usman, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesma Sapta Odang, dan Ketua BPK Moerma Hadi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
"Tidak ada istilah KPK jalan sendiri, tidak ada Jaksa Agung jalan sendiri, semua bersama sama, dukungan dari wakil rakyat, dukungan dari wakil daerah dan juga tentunya dukungan yang tidak bisa kita abaikan dari BPK yang selalu memberikan kita audit untuk penentuan perhitungan kerugian negara ya," ujar Prasetyo, Selasa (22/5).
Hal yang sama pun dikatakan Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut dia, lembaga legislatif akan memberikan dukungan yang maksimal untuk KPK. Salah satunya, dengan menyelesaikan polemik Pansus Hak Angket.
"Pertama bantuan DPR adalah ketika saya menjabat dan ditunjuk sebagai ketua DPR adalah pertama menyelesaikan hak angket pansus KPK yang sudah berhasil dengan baik ya soft landing," jelas Politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, lanjut Bamsoet, DPR juga sedang menguatkan peran KPK lewat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur harta dan pembatasan pemakaian uang tunai.
"Dan kemudian kita bertahan atau mempertahankan undang-undang KPK agar tidak direvisi, sudah dipenuhi komitmen itu," katanya.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun menanggapi positif dukungan tersebut. Agus menuturkan saat ini, para aparat penegak hukum telah satu suara dalam memberantas korupsi. Hal tersebut pun diharapkan dapat memudahkan KPK dalam upaya menangani dan menuntaskan kasus korupsi.
"Mudah-mudahan kalau silaturahminya sudah eratkan, kerja itu kemudian lebih mudah untuk bekerjasama bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera," tutur Agus.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK soal sosok Artidjo Alkostar: Bagian penting dari kekuatan pemberantasan korupsi
KPK perpanjang masa pencegahan ke luar negeri 6 saksi kasus SKL BLBI
KPK gelar buka bersama dengan sejumlah pejabat negara
Wali Kota Kendari usai jalani pemeriksaan lanjutan
Sejumlah menteri dan perwakilan lembaga negara hadiri buka puasa bersama di KPK