Jawab Mahfud MD, Wamen ATR Sebut Redistribusi Tanah Melonjak di Era Jokowi

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni menjawab pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yang menyebut belum adanya sertifikat redistribusi tanah.

Raja Juli mengatakan, program redistribusi tanah justru melonjak selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Tidak benar bahwa tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan terjadi lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat 9 tahun terakhir," kata Raja Juli kepada wartawan, Selasa (23/1).

Dia menyampaikan redistribusi tanah sudah dilakukan sejak Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 1961. Dalam kurun 1961 hingga 2014, jumlah tanah yang berhasil diredistribusi kepada rakyat berjumlah 2,79 juta bidang.

Namun, kata Raja Juli, Jokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun masa kepemimpinannya.

"Sekali lagi bandingkan 53 tahun hanya 2,79 juta bidang denga 9 tahun 2,97 juta bidang," ujarnya.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menuturkan Jokowi menempatkan Civil Society Organization (CSO) sebagai partner setara dalam menyelesaian konflik agraria. Hingga kini, ada 24 Lahan Prioritas Reformas Agraria (LPRA) yang sudah diselesaikan, berdasarkan kesepakatan pemerintah dan CSO.

"Warisan masalah agraria sangat kompleks. Namun 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi telah memperlihatkan komitmen dan keseriusan kerja yang luar biasa dalam menyelesaikan persoalan agraria," jelasnya.

"Dan oleh karena itu wajib dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemimpin selanjutnya," sambung Raja Juli.

Menurut dia, Jokowi merupakan presiden yang paling serius mengurus tanah untuk rakyat. Untuk itu, Raja Juli menyanyangkan banyak data dan informasi yang tidak tepat disampaikan pada debat cawapres, terutama soal agraria/pertanahan.

Kendati begitu, Raja Juli memberikan catatan positif terhadap cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka yang mengemukakan data pendaftaran tanah di Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Dia menjelaskan layanan ATR/BPM yang awalnya hanya 500.000 per tahun naik menjadi 10 juta per tahun melalui PTSL.

"Hasilnya dari 46 juta tanah yang terdaftar sebelum pemerintahan Pak Jokowi, sekarang sudah 110,5 juta bidang tanah terdaftar. Pendaftaran tanah penting sekali untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan menyelesaikan konflik agraria, dan mempersempit ruang gerak mafia tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkas Raja Juli.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD menyoroti program Reforma Agraria yang belum berhasil diwujudkan di Debat Cawapres. Menurut dia, itu terbukti dari porsi kepemilikan tanah yang masih didominasi oleh konglomerat besar ketimbang petani.

"Kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah memang lihat bisnis sawit itu 39 ha, hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang kalau dirata-ratakan hanya menguasai setengah hektar," ujarnya dalam sesi debat cawapres kedua, Minggu (21/1/2024).

Mahfud lantas menekankan, itulah sebabnya program Reforma Agraria yang ditugaskan kepada presiden wajib segera dilakukan.

Menurut dia, Reforma Agraria terbagi menjadi tiga bagian, yakni legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.

"Ini yang sekarang belum satupun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikat di situ. Yang lain belum dapat redistribusi ya," ungkapnya.

Pernyataan itu diberikan guna membalas omongan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang berjanji menguatkan dan menyempurnakan Reforma Agraria.

Lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah diklaim sudah membagikan 110 juta sertifikat. Sementara dulu disebutnya hanya bisa menghasilkan 500.000 sertifikat.

"Sekarang sudah ada program redistribusi tanah, disimpan di bank tanah. Sekarang juga ada program one map policy untuk kurangi konflik-konflik sengketa tanah hingga mafia tanah. Reforma Agraria akan dilanjutkan dan dikuatkan," tuturnya.