Jelang KTT ASEAN di Jakarta, Amnesty Desak Penyelidikan Kejahatan Junta Myanmar
Konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN itu adalah upaya internasional pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah membunuh ratusan pengunjuk rasa pro demokrasi sejak kudeta Februari lalu.
Organisasi pegiat hak asasi manusia Amnesty International mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk menyelidiki pemimpin junta Myanmar atas kejahatan terhadap kemanusiaan, di tengah laporan bahwa ia akan menghadiri pertemuan puncak regional mengenai krisis di negaranya minggu ini.
Pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan diadakan di Jakarta pada Sabtu (24/4), dan rencananya akan dihadiri Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari 2021.
-
Kenapa KTT ASEAN digelar di Jakarta? KTT yang akan diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara pemimpin negara anggota.
-
Apa saja isu yang dibahas dalam KTT ASEAN? KTT ASEAN menjadi forum penting yang mana para pemimpin negara anggota berkumpul untuk membahas berbagai macam isu. Mulai dari isu-isu strategis, kerja sama regional, dan perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
-
Kapan KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan? Kegiatan apel yang dipimpin langsung oleh Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko ini diikuti oleh seluruh karyawan dan teknisi yang bertugas dalam pengawalan infrastruktur, jaringan dan layanan TelkomGroup selama kegiatan konferensi tertinggi negara-negara ASEAN tersebut berlangsung, yakni pada 5- 7 September 2023.
-
Di mana KTT ASEAN 2023 diadakan? Para tamu KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo yang mendapatkan sambutan mewah dari Indonesia.
-
Di mana KTT ke-43 ASEAN akan digelar? Stabilitas kawasan akan kembali menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5–7 September 2023.
-
Kapan KTT ke-43 ASEAN akan dilaksanakan? Stabilitas kawasan akan kembali menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5–7 September 2023.
"Sebagai negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Penyiksaan, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi tersangka pelaku di wilayahnya," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan, Jumat (23/4).
Konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN itu adalah upaya internasional pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah membunuh ratusan pengunjuk rasa pro demokrasi sejak kudeta Februari lalu.
Ini juga merupakan ujian bagi ASEAN, yang secara tradisional tidak mencampuri urusan internal negara anggota dan bergerak berdasarkan konsensus.
"Krisis Myanmar yang dipicu oleh militer memberi ASEAN ujian terbesar dalam sejarahnya," kata Wakil Direktur Regional untuk Riset Amnesty Emerlynne Gil dalam pernyataan itu.
"Komitmen non intervensi dari blok tersebut adalah ide yang tidak efektif. Ini bukan masalah internal bagi Myanmar tetapi masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan yang besar, yang berdampak pada seluruh wilayah dan sekitarnya," tutur Gil, menjelaskan.
Sebuah kelompok yang terdiri dari 45 organisasi non pemerintah Asia Tenggara mengatakan undangan ke Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN telah "memberikan legitimasi untuk pembantaian genosida yang dilakukan oleh rezim militer terhadap warga dan rakyatnya sendiri".
Sebaliknya, kelompok itu mendesak para pemimpin ASEAN untuk memasukkan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan oleh militer untuk menghadiri pertemuan di Jakarta.
"Para pemimpin ASEAN tidak akan dapat mencapai apa pun pada KTT untuk menyelesaikan krisis saat ini, tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan perwakilan sah rakyat Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah surat yang diterbitkan di media sosial.
Anggota ASEAN termasuk Myanmar, Brunei Darusaalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Sejauh ini, militer Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berbicara dengan anggota pemerintah yang digulingkannya. Militer bahkan menuduh beberapa dari mereka melakukan pengkhianatan, yang dapat dihukum mati.
Pekan lalu, politisi pro demokrasi Myanmar, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional yang anggotanya mencakup pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.
Junta menyebutnya sebagai organisasi yang melanggar hukum. Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan 739 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan.
Baca juga:
Tiga Pemimpin Negara ASEAN Absen Bahas Soal Myanmar di Jakarta
Dihadiri Pemimpin Junta Myanmar, 4.382 Polisi Disebar Amankan KTT ASEAN di Jakarta
Aktivis HAM Desak ASEAN Keluarkan Myanmar Jika Pemimpin Junta Tolak Akhiri Kudeta
Min Aung Hlaing Hadiri KTT ASEAN, Pemerintah Diminta Protes Soal Krisis Myanmar
Penjelasan Kemlu Soal Kedatangan Pemimpin Junta Myanmar di Indonesia