DPR Usulkan ke AIPA Bentuk Satuan Tugas Bantu Demokratisasi di Myanmar

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas untuk membantu proses demokratisasi Myanmar, yang kini pemerintahannya tengah dikuasai militer atau junta militer.

"Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen (Myanmar)," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta dilansir Antara, Kamis (13/6).

Menurut dia, satuan tugas ini sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel. Sehingga pemerintah juga diminta tetap melakukan hal yang sama secara beriringan dengan cara diplomasi.

Dia mengatakan telah menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menurut dia, ada beberapa hal yang dibahas salah satunya resolusi tentang Myanmar.

Dia berharap Myanmar bisa mengalami perdamaian dan parlemen negara tersebut kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat ASEAN dan AIPA.

“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,” jelas dia.

Menurut dia, DPR RI selalu melakukan pertemuan dengan CRPH untuk bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasi di negara itu.

Dia mengatakan topik tersebut juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024.

Indonesia akan hadir untuk memberikan keyakinan bahwa selanjutnya harus ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti.