Jelang Pilkada, KPK enggan terbuka soal data baru kasus Sumber Waras
Jelang Pilkada, KPK enggan terbuka soal data baru kasus Sumber Waras. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo enggan blak-blakan terkait adanya data baru yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Agus khawatir pihaknya dianggap terkontaminasi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo enggan blak-blakan terkait adanya data baru yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Agus khawatir pihaknya dianggap terkontaminasi dengan politik.
"Yang saya khawatirkan jangan dikira kita main politik waktunya pilkada kita ngomongin begitu nanti dikira politik," ujar Agus di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).
Agus sebelumnya pernah mengatakan pihaknya akan menemui BPK untuk membahas segala data informasi yang dianggap terindikasi korupsi. Namun dia tidak menyebut secara spesifik waktu pertemuan tersebut.
Selain itu, Agus menegaskan, pertemuan nanti dengan BPK tidak hanya membahas Sumber Waras saja. "Bukan hanya Sumber Waras saja. Jadi pertemuan itu selain membahas temuan baru kasus Sumber Waras juga terkait dana proyek proyek yang katanya off budget, off treasury," tandasnya.
Seperti diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan informasi yang diperolehnya, BPK telah mendapatkan data baru yang diminta KPK mengenai perkara RS Sumber Waras.
Data dan fakta baru itu adalah permohonan kepada KPK beberapa waktu lalu untuk mengetahui jelas mengenai perkara ini.
"BPK mengaku telah mendapatkan data dan fakta baru mengenai RS Sumber Waras. Pekan depan kita rencanakan untuk melakukan pertemuan," kata Agus Rahardjo ditemui usai acara seminar Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh, Kota Tangerang. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (29/11).
Baca juga:
Ketua KPK sebut BPK miliki data baru soal kasus Sumber Waras
Dahlan Iskan ditahan, Fadli Zon ungkit kasus Sumber Waras
Abaikan kasus Sumber Waras & reklamasi, KPK digugat Ratna Sarumpaet
Datangi Mabes, massa minta Bareskrim usut kasus Sumber Waras
Dituding minta fasilitas anak, Fadli gerah sampai bawa Sumber Waras
Beda sikap Ahok ke BPK soal Sumber Waras dan lahan Cengkareng
DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).