'Jika Jokowi tidak lapor kasus Busway ke KPK, Ahok harus gerak'
"Tanpa ada laporan dari Ahok akan memperlambat kasus ini," kata Uchok Sky Khadafi.
Pegiat antikorupsi Fitra Uchok Sky Khadafi meminta keberanian Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk segera melaporkan kasus korupsi Transjakarta ke KPK. Menurut Uchok, kasus Transjakarta hingga saat ini mandek di tangani Kejaksaan.
Apalagi, Ahok menyatakan tidak ada permintaan dari pihak Gubernur DKI Jakarta non aktif Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengusut tuntas kasus itu. Karena itu, Uchok meminta agar Ahok melaporkan kasus ini ke KPK.
"Jika Jokowi tidak juga melaporkan kasus tersebut ke KPK, ya Ahok yang harus bergerak. Kita minta Ahok untuk melaporkan," kata Uchok saat dihubungi merdeka.com, Jumat (27/6).
Uchok yang juga Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini menantang Ahok berani berinisiatif untuk laporkan kasus ini. Tidak hanya bisa bicara saja.
"Tanpa ada laporan dari Ahok akan memperlambat kasus ini, publik kan sedang menunggu dan bisa saja publik beranggapan Ahok bisanya ngomong doang," tutur dia.
Uchok melihat bahwa Ahok sebetulnya juga tidak nyaman dengan kasus ini. Namun, kata dia, entah mengapa mantan bupati Belitung Timur ini tidak juga membawa kasus Transjakarta ke KPK.
"Kalau saya lihat dia enggak srek ya, yang saya baca begitu. Makanya kita minta silakan laporkan ke KPK," imbuhnya.
Uchok juga mengatakan, Ahok sebaiknya bertindak cepat untuk menindaklanjuti temuan BKP atas potensi kerugian negara sebesar Rp 1,54 Triliun dalam kasus tersebut. Hal ini dilakukan jika Ahok betul-betul ingin menerapkan pemerintahan Jakarta yang bersih, lanjut dia, seharusnya Ahok dapat bertindak cepat dan tidak saling tunggu.
Seperti yang diketahui, kemarin Ahok mengungkapkan Jokowi tidak pernah melaporkan soal kasus bus tersebut. "Nggak pernah ada surat resmi tuh. Pak Jokowi nggak pernah minta kasus ini diambil alih oleh KPK," ucap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/6).
Keterangan Ahok ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan jika ia telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta ke KPK.
"Waktu ada berita mengenai bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK," ucap Jokowi saat bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6) lalu.
Baca juga:
'KPK jangan takut dengan Jokowi'
Relawan Aku Rapopo tuntut Kejagung usut kasus TransJakarta
Aksi teatrikal tuntut Kejagung usut tuntas korupsi Transjakarta
Basrief tegaskan difitnah Progres 98 soal pembicaraan sama Mega
Megawati laporkan Faizal Assegaf & inilah.com ke Mabes Polri
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa saja Menteri Jokowi yang terbukti terlibat kasus korupsi? Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi. Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah. Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.