JK minta DPR tempati rumah di Kalibata daripada bangun apartemen
Lebih lanjut Wapres mengatakan, DPR telah merehabilitasi seluruh perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar rupiah pada 2010. "Jadi mestinya dimanfaatkan dulu rehabilitasi besar-besaran itu, ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah di DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR memahami bahwa pemerintah masih memperlakukan moratorium pembangunan gedung baru. Hal itu disampaikan Wapres menanggapi wacana yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, soal pembangunan gedung baru dan apartemen di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, menggunakan anggaran dari swasta.
"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (15/8).
Lebih lanjut Wapres mengatakan, DPR telah merehabilitasi seluruh perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar rupiah pada 2010.
"Jadi mestinya dimanfaatkan dulu rehabilitasi besar-besaran itu, ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah di DPR sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya, kalau itu mau ditinggalkan lagi kan kasihan. DPR yang buat perencanaan tapi hanya berapa tahun, ini mau dibuat lagi," jelas JK.
Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru kementerian/lembaga. Terkait dengan pengadaan tanah baru untuk lembaga atau badan-badan baru, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juga tidak diizinkan oleh Presiden.
Seskab mengatakan badan atau lembaga yang belum memiliki tanah diminta untuk menggunakan tanah-tanah yang sudah dimiliki negara.
Sedangkan hal yang berkaitan dengan pendidikan atau prasarana yang sangat dibutuhkan negara, seperti untuk penanganan terorisme, narkoba maupun berkaitan dengan hal-hal sangat perlu harus melalui kajian yang ketat.
Baca juga:
JK: Pemuda harus bersemangat kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi
Kunker ke Yogya, Wapres JK akan hadiri Puncak Orang Muda katolik
OSO akui Jokowi dan JK kerap tak akur
Wapres JK ungkap tiga hal yang dapat memajukan suatu bangsa
Wapres JK hadiri wisuda ke-17 Universitas Al Azhar
Wapres JK: Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 untuk efisiensi, tidak ubah nilai
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.